Kemenag Pastikan Peralihan Aset Haji ke Kementerian Haji Berjalan Mulus, Tanpa Hambatan Signifikan

Kementerian Agama (Kemenag) memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyukseskan masa

Elara | MataMata.com
Sabtu, 25 Oktober 2025 | 15:15 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin. ANTARA/HO-Kemenag

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin. ANTARA/HO-Kemenag

Matamata.com - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyukseskan masa transisi tersebut.

“Insya Allah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan tidak ada kendala karena kita semua sama-sama punya komitmen. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Sabtu.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi tonggak baru dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, profesionalisme, serta fokus pelayanan bagi jamaah haji Indonesia.

Kemenag, yang selama ini menjadi penyelenggara utama ibadah haji, menegaskan dukungan penuhnya terhadap seluruh proses transisi, termasuk peralihan aset dan sumber daya manusia (SDM).

“Sedikit kompleksitas itu adalah hal yang biasa, karena aset itu juga tidak sederhana. Tetapi, Insya Allah kami pastikan bahwa berjalan lancar dan di lapangan sesuai dengan yang diharapkan,” tuturnya.

Kamaruddin menyebut, penyelesaian proses peralihan akan dilakukan secepat mungkin. Dasar hukum peralihan tersebut mengacu pada Pasal 127A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Regulasi yang telah ditandatangani Presiden dan diundangkan sejak 4 September 2025 itu menjadi landasan resmi pelaksanaan peralihan.

“Semuanya memang butuh proses, harus ada surat-surat dan dokumen yang perlu diproses, dan juga melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah tidak ada masalah,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa proses ini tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026.

“Harusnya tidak (mengganggu). Proses haji terus berjalan dan Kemenag lagi-lagi sepenuhnya akan membantu,” katanya.

Baca Juga: Trump Hadiri KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Prabowo Siap Sampaikan Visi Perdamaian Kawasan

Selain peralihan aset, Kamaruddin menyampaikan bahwa proses pengalihan SDM juga sedang berlangsung. Saat ini, Kemenag menunggu permohonan resmi dari Kementerian Haji untuk memulai tahapan tersebut.

“Karena yang selama ini menjalankan kan Kementerian Agama, tentu SDM-nya yang paling paham tentu mereka yang sudah sejak lama. Ini juga sedang proses pengalihan,” ujarnya.

Ia menambahkan, mekanisme pengalihan SDM memiliki perbedaan dengan aset. Jika aset otomatis dialihkan karena bersumber dari haji, maka SDM diatur secara fleksibel sesuai ketentuan dalam undang-undang. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa anggota DPR RI Rajiv tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai...

news | 21:11 WIB

Sebanyak 560 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia kini telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene S...

news | 19:00 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah pemerintah dalam memberantas impor ilegal akan difokuskan di pe...

news | 15:15 WIB

Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Ibu Kota Nusantara (IKN) menemukan sekitar 4.000 hektare area tamb...

news | 14:30 WIB

Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) resmi menyepakati pembaruan aturan perdagangan bar...

news | 13:30 WIB

Negara-negara anggota ASEAN berencana memperbarui perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan China dengan memasukkan sekt...

news | 11:15 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI Ashari Tambunan menegaskan bahwa kebijakan umrah mandiri tidak dimaksudkan untuk mematikan bi...

news | 10:16 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan agar ASEAN mengirimkan tim pengamat guna memastikan transparansi dan akuntabili...

news | 09:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi atas kepemimpina...

news | 08:15 WIB

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menerima Brevet Kehormatan Penerbangan dari TNI Angkatan Laut (AL). Penyematan ...

news | 07:00 WIB