Prabowo Usul Dana Rp13 Triliun Hasil Korupsi Dibelokkan ke Beasiswa LPDP

matamata.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar dana pengganti kerugian negara senilai Rp13 triliun yang berhasil disita dari kasus korupsi dialokasikan untuk memperkuat dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya,” ujar Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Dalam sidang yang digelar bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya, Prabowo menilai hasil pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dapat menjadi sumber investasi bagi LPDP yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.

Dana Rp13 triliun tersebut berasal dari barang bukti sitaan dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang diserahkan Kejaksaan Agung kepada Menteri Keuangan pada Senin (20/10).

Usai memaparkan program pendidikan nasional, termasuk rencana pengembangan sekolah rakyat, SMA Garuda, serta perluasan beasiswa dan fakultas kedokteran, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat LPDP untuk mencetak lebih banyak generasi unggul yang berdaya saing global.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga memperkenalkan program Sekolah Garuda sebagai langkah mempercepat kemajuan pendidikan nasional. Ia menegaskan pentingnya mencari talenta muda dari seluruh penjuru Indonesia, terutama dari kalangan keluarga sederhana.

“Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,” tutur Prabowo.

Presiden meminta proses pencarian siswa-siswa berbakat dilakukan secara kolaboratif lintas lembaga. “Jadi saya minta Menteri Dikdasmen dibantu oleh Menteri Dikti, Sains dan Teknologi, dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu oleh yang punya yayasan, cari mereka ini,” ujarnya. (Antara)