Prabowo Tegaskan Komitmen Nasional Berantas Tambang Ilegal: Kita Selamatkan Kekayaan Negara untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas operasi nasional dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Langkah ini, kata Prabowo, penting untuk menyelamatkan aset negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Elara | MataMata.com
Senin, 06 Oktober 2025 | 13:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keterangan di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). ANTARA/Cahya Sari

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keterangan di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). ANTARA/Cahya Sari

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas operasi nasional dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Langkah ini, kata Prabowo, penting untuk menyelamatkan aset negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara saat wawancara singkat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10), usai menyerahkan barang rampasan negara hasil kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk.

"Ini prestasi yang membanggakan sehingga kita teruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita," ujar Prabowo.

Barang rampasan yang diserahkan antara lain enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa dengan nilai mencapai Rp6–7 triliun. Aset tersebut merupakan bagian dari hasil sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

Beberapa pabrik pemurnian yang turut disita antara lain PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.

Presiden menyebut keberhasilan tersebut sebagai buah kerja sama antara aparat penegak hukum dan pertahanan negara. Ia menegaskan, upaya pemberantasan tambang ilegal tidak akan berhenti di Bangka Belitung.

"Jadi, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum," tegasnya.

Sebelumnya, pada awal September lalu, Presiden juga telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai melakukan operasi besar-besaran di Bangka Belitung untuk menutup jalur penyelundupan hasil tambang.

"Hampir 80 persen hasil timah, setiap tahun diselundupkan," ungkap Prabowo.

Ia menambahkan, pemerintah kini telah menutup berbagai jalur penyelundupan, mulai dari kapal besar hingga sampan.

Baca Juga: Usai Pulang Haji, Afgansyah Reza Akui jadi Selektif Pilih Teman

"Kita tutup dan nyelundupnya macam-macam, ada yang pakai kapal, ada yang pakai feri, sekarang tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar," katanya.

Dengan perluasan operasi ini, Kepala Negara memperkirakan potensi penyelamatan uang negara bisa mencapai Rp22 triliun hingga akhir tahun. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Perdagangan Budi Santoso siapkan 3 Permendag baru untuk ekspor CPO, batu bara, dan ferroalloy. Mulai 1 Januari 2...

news | 15:18 WIB

IHSG hari ini ambles lebih dari 4 persen ke level 5.694. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah tak siapkan int...

news | 14:18 WIB

Presiden ke-6 RI SBY menegaskan dalam Asia Grassroots Forum 2026 bahwa UMKM adalah agenda ekonomi strategis dan tameng u...

news | 13:41 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Dili untuk mematangkan rencana kunjungan ...

news | 13:15 WIB

KPK menduga Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menerima aliran uang pemerasan pengurusan KITAS/KITAP ratusan ...

news | 11:57 WIB

Istana angkat bicara terkait penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh KPK dan penetapan tersangka eks pimpinan BGN oleh K...

news | 10:45 WIB

KPK resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait kasus dugaan korupsi pengurusan...

news | 09:19 WIB

Presiden Prabowo Subianto panggil BPKP dan PPATK setelah mencium indikasi penyelewengan oleh pimpinan di Badan Gizi Nasi...

news | 08:26 WIB

Eks Wamenaker Immanuel Noel Ebenezer menghadapi sidang vonis kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 dan gratifikasi di PN ...

news | 07:15 WIB

Anggota DPR RI Yan Mandenas meminta Kepala BGN baru Nanik S. Deyang fokus benahi distribusi dan kualitas program Makan B...

news | 06:00 WIB