Pertamina Klarifikasi Sejumlah Hoaks BBM dan SPBU yang Beredar di Medsos

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan beredarnya sejumlah kabar bohong terkait bahan bakar minyak (BBM) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di media sosial tidak benar. Informasi tersebut dinilai meresahkan masyarakat.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 27 September 2025 | 10:30 WIB
Ilustrasi situasi di salah satu SPBU ANTARA/ HO-Pertamina

Ilustrasi situasi di salah satu SPBU ANTARA/ HO-Pertamina

Matamata.com - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan beredarnya sejumlah kabar bohong terkait bahan bakar minyak (BBM) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di media sosial tidak benar. Informasi tersebut dinilai meresahkan masyarakat.

"Ada tiga jenis kabar bohong yang selama ini beredar di media sosial dan perlu kami luruskan, bahwa itu tidak benar," kata Area Manager Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, dalam keterangan tertulis di Pamekasan, Jumat malam (27/9).

Menurutnya, kabar bohong pertama menyebut adanya pembatasan pengisian BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan.

"Penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Dan hal ini juga sudah disampaikan oleh Kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM," ujarnya.

Kabar bohong kedua adalah isu kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM. Rahedi menjelaskan video yang beredar merupakan rekaman lama insiden kebakaran SPBU di Aceh pada 2024.

Sementara kabar bohong ketiga berkaitan dengan video viral di Lumajang yang disebut sebagai aksi warga mengeruduk SPBU. Rahedi menegaskan hal itu tidak benar.

"Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21:00 WIB. Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU," jelasnya.

Ia menambahkan, tidak ada penjarahan maupun kerusakan dalam kejadian itu, hanya sampah berserakan keesokan harinya.

Pertamina menyayangkan beredarnya kabar bohong yang dinilai mencemarkan nama baik BUMN dan pemerintah. "Kami selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Rahedi.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, juga mengimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap disinformasi. "Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga," katanya.

Baca Juga: BGN Setop Produk Konglomerat, Fokus Gunakan Pangan Lokal UMKM untuk MBG

Pertamina mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi, yakni Pertamina Call Center 135 dan akun resmi media sosial Pertamina. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Inggris (Britania Raya) pada pekan depan. Kunjungan i...

news | 16:17 WIB

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, memberikan peringatan keras bahwa setiap upaya Amerika Serikat (AS) u...

news | 16:10 WIB

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menargetkan pembangunan ratusan rumah susun (rusun) sub...

news | 15:00 WIB

Kemenhaj mewajibkan petugas haji 2026 tetap memakai seragam dan tidak menggunakan ihram saat puncak Armuzna demi memudah...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 rektor di Istana untuk membahas strategi pendidikan nasional, mulai dari solusi kura...

news | 12:00 WIB

Mentan Amran Sulaiman tinjau pemulihan sawah di Aceh Utara. Pemerintah siapkan anggaran triliunan dan gunakan skema pada...

news | 11:00 WIB

Menlu Iran Abbas Araghchi memperingatkan Donald Trump agar tidak menggunakan opsi militer dan menegaskan teknologi nukli...

news | 10:37 WIB

KPK menduga Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman menjadi perantara suap antara biro travel dan Kemenag dalam kasus korupsi ku...

news | 09:15 WIB

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggandeng perguruan tinggi dan menerjunkan mahasiswa KKN untuk mempercepat pendaftaran 6 ...

news | 08:15 WIB

KPK mendesak Ditjen Pajak Kemenkeu melakukan pembenahan total usai kasus suap di KPP Madya Jakut yang memangkas kewajiba...

news | 07:00 WIB