Komisi III Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinilai menyangkut kepentingan umat.

Elara | MataMata.com
Senin, 22 September 2025 | 08:00 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinilai menyangkut kepentingan umat.

“Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” kata Abdullah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan dugaan korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Karena itu, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Abdullah juga mengingatkan KPK agar bekerja secara profesional dan transparan tanpa praktik tebang pilih. Menurut dia, jika hal itu terjadi, akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

“KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” ujarnya.

Ia menilai penyelesaian kasus tersebut menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya, mengingat isu korupsi haji telah menyedot perhatian masyarakat, khususnya calon jamaah yang merasa dirugikan.

“Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK, jangan ada yang melindungi pelaku dengan alasan apa pun,” kata Abdullah.

Abdullah menambahkan, DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi jalannya proses hukum di KPK, termasuk memastikan penanganan kasus sesuai prinsip good governance.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Ba...

news | 11:45 WIB

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri untuk memastikan akuntabilitas ins...

news | 10:55 WIB

Indonesia bersama delapan negara menandatangani Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan di Markas Besar Perserikatan...

news | 09:15 WIB

Menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, dukungan internasional bagi pengakuan ...

news | 07:00 WIB

Pernyataan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, mendadak viral di media sosial setelah dirinya mengucapkan ...

news | 12:03 WIB

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan pihaknya tidak mengambil keuntungan dalam impor ...

news | 10:15 WIB

Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri BUMN Dony Oskaria melaporkan proses transisi di Kementerian BUMN kepada Presiden Prabowo ...

news | 09:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemberian amnesti pajak secara berulang bukanlah kebijakan yang t...

news | 08:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/9) malam, menuju Osak...

news | 07:00 WIB

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menyatakan dukungan penuh terhadap kerja tim independen pencari fakta terkait u...

news | 18:15 WIB