Komisi III Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinilai menyangkut kepentingan umat.

Elara | MataMata.com
Senin, 22 September 2025 | 08:00 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinilai menyangkut kepentingan umat.

“Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” kata Abdullah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan dugaan korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Karena itu, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Abdullah juga mengingatkan KPK agar bekerja secara profesional dan transparan tanpa praktik tebang pilih. Menurut dia, jika hal itu terjadi, akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

“KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” ujarnya.

Ia menilai penyelesaian kasus tersebut menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya, mengingat isu korupsi haji telah menyedot perhatian masyarakat, khususnya calon jamaah yang merasa dirugikan.

“Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK, jangan ada yang melindungi pelaku dengan alasan apa pun,” kata Abdullah.

Abdullah menambahkan, DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi jalannya proses hukum di KPK, termasuk memastikan penanganan kasus sesuai prinsip good governance.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan 6 juta liter minyak jelantah dari Program Makan Bergizi Gratis setiap bulan unt...

news | 15:30 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo di KTT BIMP-EAGA untuk mendorong interkoneksi listrik lintas ...

news | 15:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau fasilitas modern di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Lampung Timur untuk mendor...

news | 14:38 WIB

Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara anggota ASEAN menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai zona perdamaian...

news | 14:29 WIB

Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada Kuartal I 2026 dengan realisasi investasi ...

news | 14:10 WIB

Pertamina resmi menyetop distribusi Biosolar di SPBU Teuku Umar Denpasar selama 30 hari akibat praktik curang penggunaan...

news | 10:56 WIB

Diaspora Indonesia di Filipina sampaikan rasa bangga dan apresiasi atas keramahan Presiden Prabowo Subianto saat menghad...

news | 10:51 WIB

Mensos Gus Ipul dan Wamensos Agus Jabo datangi KPK untuk konsultasi pengadaan barang dan jasa 2026. Fokus utama: menjaga...

news | 10:46 WIB

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendukung usulan Bawaslu untuk mem-blacklist pelaku politik uang dari kepesertaa...

news | 09:45 WIB

Menteri PKP Maruarar Sirait siapkan regulasi KPR 40 tahun. Simak simulasi cicilannya yang diprediksi turun hingga Rp800 ...

news | 06:00 WIB