Prabowo Tegaskan Supremasi Sipil, GNB Dorong Reformasi Polri dan TNI Profesional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga supremasi sipil dalam pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9).

Elara | MataMata.com
Jum'at, 12 September 2025 | 07:00 WIB
Foto bersama Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa untuk berdialog dengan mereka di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (11/9/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

Foto bersama Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa untuk berdialog dengan mereka di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (11/9/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga supremasi sipil dalam pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9).

Isu darurat militer menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut.

“Itu salah satu poin yang kami sampaikan (terkait isu darurat militer), bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu,” kata Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB sekaligus mantan Menteri Agama, usai pertemuan.

Lukman menambahkan, publik perlu melihat langsung keseriusan Presiden dalam merealisasikan janji tersebut.

“Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi,” ujarnya.

Dalam dialog itu, GNB juga menyoroti peran militer di ranah sipil. Menurut mereka, TNI harus fokus pada tugas pokok dan fungsi agar tetap profesional.

“Untuk menjadikan (prajurit) profesional, dia harus fokus. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil,” ujar Lukman.

Selain itu, GNB mendorong Presiden segera membentuk komisi reformasi Polri serta komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025, yang mereka sebut sebagai “Prahara Agustus”.

Menurut Lukman, usulan tersebut disetujui Presiden.

GNB yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Alissa Q Wahid, Komaruddin Hidayat, hingga aktor Slamet Rahardjo. (Antara)

Baca Juga: Selamat! Oki Setiana Dewi Resmi jadi Dosen Tetap S3 UMJ

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melalui Danantara Investment Management (DIM) men...

news | 19:51 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Enrekang, Sulawesi Selatan, Padeli (P), se...

news | 19:24 WIB

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan setuju dengan usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak lan...

news | 18:00 WIB

Kuasa hukum Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma meminta Polda Metro Jaya melakukan uji laborator...

news | 17:30 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai a...

news | 13:10 WIB

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membolehkan masyarakat memanfaatkan kayu hanyut yang terbawa banjir bandang di sejumlah...

news | 12:00 WIB

Kegiatan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, perlahan kembali berjalan setelah sebelumnya terhenti akibat bencan...

news | 11:00 WIB

Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama pemerintah daerah berhasil membuka kembali jalur utama TarutungSibolga, Sumater...

news | 08:15 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nias berkapasitas 25 megawatt...

news | 07:15 WIB

Pemerintah pusat mulai merealisasikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanu...

news | 06:00 WIB