Prabowo Tegaskan Supremasi Sipil, GNB Dorong Reformasi Polri dan TNI Profesional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga supremasi sipil dalam pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9).

Elara | MataMata.com
Jum'at, 12 September 2025 | 07:00 WIB
Foto bersama Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa untuk berdialog dengan mereka di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (11/9/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

Foto bersama Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa untuk berdialog dengan mereka di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (11/9/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga supremasi sipil dalam pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9).

Isu darurat militer menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut.

“Itu salah satu poin yang kami sampaikan (terkait isu darurat militer), bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu,” kata Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB sekaligus mantan Menteri Agama, usai pertemuan.

Lukman menambahkan, publik perlu melihat langsung keseriusan Presiden dalam merealisasikan janji tersebut.

“Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi,” ujarnya.

Dalam dialog itu, GNB juga menyoroti peran militer di ranah sipil. Menurut mereka, TNI harus fokus pada tugas pokok dan fungsi agar tetap profesional.

“Untuk menjadikan (prajurit) profesional, dia harus fokus. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil,” ujar Lukman.

Selain itu, GNB mendorong Presiden segera membentuk komisi reformasi Polri serta komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025, yang mereka sebut sebagai “Prahara Agustus”.

Menurut Lukman, usulan tersebut disetujui Presiden.

GNB yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Alissa Q Wahid, Komaruddin Hidayat, hingga aktor Slamet Rahardjo. (Antara)

Baca Juga: Selamat! Oki Setiana Dewi Resmi jadi Dosen Tetap S3 UMJ

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi...

news | 16:08 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thi...

news | 16:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) terhadap sej...

news | 14:15 WIB

Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, ...

news | 14:15 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi kios atau distributor pupuk yang menjual di at...

news | 12:30 WIB

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mener...

news | 11:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan bantuan berupa laptop, komputer (PC), dan layanan internet satelit Sta...

news | 10:30 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Man...

news | 09:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa permasalahan terkait utang proyek Kereta Cep...

news | 08:00 WIB

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, meny...

news | 07:15 WIB