Prabowo Ingatkan Direksi BUMN: Jangan Berlaku Seperti Raja, Semua Bisa Diganti

Presiden Prabowo Subianto menyoroti sikap sejumlah direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang dianggap bertindak layaknya raja, padahal perusahaan tersebut merupakan milik negara.

Elara | MataMata.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Prabowo Ingatkan Direksi BUMN: Jangan Berlaku Seperti Raja, Semua Bisa Diganti

Prabowo Ingatkan Direksi BUMN: Jangan Berlaku Seperti Raja, Semua Bisa Diganti

matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti sikap sejumlah direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang dianggap bertindak layaknya raja, padahal perusahaan tersebut merupakan milik negara.

Dalam sambutannya pada pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8), Prabowo menegaskan bahwa jabatan direksi BUMN bukanlah posisi yang abadi.

"Di Indonesia ini, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak bener, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri," ujar Presiden Prabowo.

Prabowo bahkan meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk turun tangan bila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan direksi BUMN.

"Jaksa Agung, ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung keberadaan Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara yang kini mengelola aset negara dengan lebih terstruktur.

"Seribu miliar dolar (AS) sovereign wealth fund kita, sekarang, mungkin ke-5 ya, ke-5 di dunia. Norway, China — China itu sebetulnya punya tiga —, Abu Dhabi, baru kita. Tidak main-main, selama ini tercecer nggak jelas dan banyak yang tidak baik manajemennya," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola BUMN, termasuk memangkas kebijakan yang dinilai membebani keuangan negara.

"Kemarin saya hilangkan tantiem. Tantiem pun saya enggak jelas apa arti tantiem. Rupanya saya cek itu bahasa Belanda, bahasa Belanda, tantiem itu artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana, bonus gitu loh. Yang repot, perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat, no! coret! Yang nggak mau, alhamdulillah. You nggak mau, out! Get out! Banyak anak muda yang mau masuk (memimpin BUMN, red.)," tegasnya. (Antara)

Baca Juga: MK Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Harus Fokus Urus Kementerian

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Delapan orang diperiksa intensif dan rua...

news | 11:23 WIB

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur kawasan bebas pajak, lembag...

news | 11:19 WIB

Dinas ESDM mencatat luas wilayah tambang berizin (IUP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 299,86 hektare yang dike...

news | 09:52 WIB

Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP terkait dugaan tinda...

news | 09:48 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Ia mengi...

news | 07:30 WIB