Prabowo Ingatkan Direksi BUMN: Jangan Berlaku Seperti Raja, Semua Bisa Diganti

Presiden Prabowo Subianto menyoroti sikap sejumlah direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang dianggap bertindak layaknya raja, padahal perusahaan tersebut merupakan milik negara.

Elara | MataMata.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan pada Peresmian dan Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025: Trade, Tourism, Investment, and Procurement di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025). Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada kepala daerah agar mampu menghemat anggaran dalam bentuk pengurangan perjalanan dinas, rapat, seminar, serta pemimpin tidak boleh takut dengan kesulitan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan pada Peresmian dan Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025: Trade, Tourism, Investment, and Procurement di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025). Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada kepala daerah agar mampu menghemat anggaran dalam bentuk pengurangan perjalanan dinas, rapat, seminar, serta pemimpin tidak boleh takut dengan kesulitan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti sikap sejumlah direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang dianggap bertindak layaknya raja, padahal perusahaan tersebut merupakan milik negara.

Dalam sambutannya pada pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8), Prabowo menegaskan bahwa jabatan direksi BUMN bukanlah posisi yang abadi.

"Di Indonesia ini, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak bener, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri," ujar Presiden Prabowo.

Prabowo bahkan meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk turun tangan bila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan direksi BUMN.

"Jaksa Agung, ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung keberadaan Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara yang kini mengelola aset negara dengan lebih terstruktur.

"Seribu miliar dolar (AS) sovereign wealth fund kita, sekarang, mungkin ke-5 ya, ke-5 di dunia. Norway, China — China itu sebetulnya punya tiga —, Abu Dhabi, baru kita. Tidak main-main, selama ini tercecer nggak jelas dan banyak yang tidak baik manajemennya," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola BUMN, termasuk memangkas kebijakan yang dinilai membebani keuangan negara.

"Kemarin saya hilangkan tantiem. Tantiem pun saya enggak jelas apa arti tantiem. Rupanya saya cek itu bahasa Belanda, bahasa Belanda, tantiem itu artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana, bonus gitu loh. Yang repot, perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat, no! coret! Yang nggak mau, alhamdulillah. You nggak mau, out! Get out! Banyak anak muda yang mau masuk (memimpin BUMN, red.)," tegasnya. (Antara)

Baca Juga: MK Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Harus Fokus Urus Kementerian

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menaker Yassierli tegaskan THR dan BHR 2026 wajib dibayar tepat waktu. Cek di sini lokasi posko aduan, nomor WhatsApp, d...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto berdiskusi 3 jam dengan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan MUI membahas ancaman geopolitik global ...

news | 08:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto kumpulkan tokoh PBNU, Muhammadiyah, dan MUI di Istana Negara untuk bahas stabilitas nasional d...

news | 07:00 WIB

Menkop Ferry Juliantono menegaskan program Kopdes Merah Putih adalah kunci eksistensi koperasi Indonesia di tengah arus ...

news | 06:15 WIB

Sebanyak 30 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat tertahan di Abu Dhabi akibat penutupan ruang udara di Timur Tengah ...

news | 14:16 WIB

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri resmi menyerahkan uang senilai Rp58,1 miliar hasil ekseku...

news | 14:10 WIB

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menetapkan kebijakan progresif dalam pengelolaan sampah di Bali. Mu...

news | 13:15 WIB

Anggota Komisi I DPR RI, Iman Sukri, mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada raksasa teknologi Meta. L...

news | 12:15 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan bahwa Indonesia tetap mendapatkan ke...

news | 11:45 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mulai mengalihkan s...

news | 10:45 WIB