Dorong Modernisasi Penggilingan Kecil, DPR Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Beras

Anggota Komisi IV DPR, Rina Saadah, menilai pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap modernisasi penggilingan beras skala kecil agar mampu menghasilkan produk dengan kualitas lebih seragam.

Elara | MataMata.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 12:00 WIB
Dorong Modernisasi Penggilingan Kecil, DPR Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Beras

Dorong Modernisasi Penggilingan Kecil, DPR Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Beras

matamata.com - Anggota Komisi IV DPR, Rina Sa’adah, menilai pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap modernisasi penggilingan beras skala kecil agar mampu menghasilkan produk dengan kualitas lebih seragam.

Ia menyoroti kelangkaan pasokan beras premium di ritel modern yang saat ini terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang bagi penggilingan padi kecil dan pasar tradisional untuk kembali berperan dalam rantai pasok pangan.

"Selama ini, penggilingan besar menikmati keunggulan economies of scale, yakni kemampuan menekan biaya produksi per unit karena kapasitas yang besar. Kondisi ini sering membuat penggilingan kecil terpinggirkan," kata Rina di Jakarta, Senin (18/8).

Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah agar tetap berhati-hati agar momentum ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Kehadiran penggilingan kecil, kata dia, memang dapat membuat distribusi manfaat ekonomi lebih merata ke petani dan pasar tradisional, namun juga berisiko menimbulkan inefisiensi, fluktuasi harga, serta ketidakseragaman kualitas beras.

Oleh sebab itu, Rina menegaskan pentingnya pemerintah menjaga stabilitas harga gabah dan beras melalui cadangan pemerintah serta intervensi yang tepat waktu. Ia juga menekankan agar distribusi dan logistik berjalan efisien sehingga stok beras melimpah bisa tersalurkan secara merata ke seluruh daerah.

"Dengan pengawasan ketat dan tata kelola yang baik, pemerintah dapat menyeimbangkan efisiensi penggilingan besar dan pemerataan manfaat penggilingan kecil. Tujuannya jelas yaitu harga beras yang stabil, petani yang sejahtera, serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga," ujarnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Delapan orang diperiksa intensif dan rua...

news | 11:23 WIB

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur kawasan bebas pajak, lembag...

news | 11:19 WIB

Dinas ESDM mencatat luas wilayah tambang berizin (IUP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 299,86 hektare yang dike...

news | 09:52 WIB

Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP terkait dugaan tinda...

news | 09:48 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Ia mengi...

news | 07:30 WIB