Dorong Modernisasi Penggilingan Kecil, DPR Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Beras

Anggota Komisi IV DPR, Rina Saadah, menilai pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap modernisasi penggilingan beras skala kecil agar mampu menghasilkan produk dengan kualitas lebih seragam.

Elara | MataMata.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 12:00 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah di kompleks parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR)

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah di kompleks parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR)

Matamata.com - Anggota Komisi IV DPR, Rina Sa’adah, menilai pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap modernisasi penggilingan beras skala kecil agar mampu menghasilkan produk dengan kualitas lebih seragam.

Ia menyoroti kelangkaan pasokan beras premium di ritel modern yang saat ini terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang bagi penggilingan padi kecil dan pasar tradisional untuk kembali berperan dalam rantai pasok pangan.

"Selama ini, penggilingan besar menikmati keunggulan economies of scale, yakni kemampuan menekan biaya produksi per unit karena kapasitas yang besar. Kondisi ini sering membuat penggilingan kecil terpinggirkan," kata Rina di Jakarta, Senin (18/8).

Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah agar tetap berhati-hati agar momentum ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Kehadiran penggilingan kecil, kata dia, memang dapat membuat distribusi manfaat ekonomi lebih merata ke petani dan pasar tradisional, namun juga berisiko menimbulkan inefisiensi, fluktuasi harga, serta ketidakseragaman kualitas beras.

Oleh sebab itu, Rina menegaskan pentingnya pemerintah menjaga stabilitas harga gabah dan beras melalui cadangan pemerintah serta intervensi yang tepat waktu. Ia juga menekankan agar distribusi dan logistik berjalan efisien sehingga stok beras melimpah bisa tersalurkan secara merata ke seluruh daerah.

"Dengan pengawasan ketat dan tata kelola yang baik, pemerintah dapat menyeimbangkan efisiensi penggilingan besar dan pemerataan manfaat penggilingan kecil. Tujuannya jelas yaitu harga beras yang stabil, petani yang sejahtera, serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga," ujarnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah memastikan penambahan kuota LPG bersubsidi 3 kilogram untuk kebutuhan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru)...

news | 06:00 WIB

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara dengan kehidupan toleran dan harmoni...

news | 16:45 WIB

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan agar dimasukkan ke dalam Program Leg...

news | 15:00 WIB

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meminta agar peta jalan Program Lapor Mas Wapres (LMW) terus dimaksimalkan da...

news | 14:15 WIB

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penghapusan pajak berulang,...

news | 13:30 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan percepatan energi baru terbarukan...

news | 11:00 WIB

Rencana penggabungan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dipastikan tidak akan terealisasi tahun ini. Badan Peng...

news | 10:00 WIB

Pemerintah membuka peluang penerapan bea keluar untuk ekspor batu bara mulai 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa...

news | 09:07 WIB

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 akan sangat dipengaruhi oleh capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada...

news | 08:15 WIB

Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi daftar isu prioritas yang akan menjadi landasan pencalonan RI sebagai Presiden...

news | 07:00 WIB