AHY: Penertiban Truk ODOL Demi Keselamatan dan Infrastruktur Jalan

matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat koordinasi di kantornya, Rabu (13/8), bersama sejumlah pejabat kementerian teknis untuk membahas berbagai kebijakan infrastruktur, termasuk penerapan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

Dalam kesempatan itu, AHY menegaskan pihaknya telah memulai sosialisasi dan melakukan perhitungan detail terkait dampak serta risiko penerapan kebijakan tersebut.

“Jika kita membiarkan ODOL, yang jelas korban berjatuhan, banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Bukan hanya pengemudi truk ODOL tapi juga masyarakat yang tidak berdosa. Kerusakan jalan, puluhan triliun harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang hancur dan rusak akibat kendaraan kelebihan muatan,” ujarnya.

Menurut AHY, kajian pemerintah menunjukkan bahwa penertiban ODOL tidak akan menimbulkan kerugian ekonomi signifikan. “Nah kita hitung, dan ternyata ada hasil yang baik. Nanti bisa dijelaskan pak Menhub. Yang jelas kami sudah mendapatkan sejumlah data bahwa ternyata tidak terlalu berpengaruh secara signifikan,” jelasnya.

Program Zero ODOL sendiri merupakan kebijakan nasional untuk menghapus praktik angkutan barang dengan muatan berlebih atau modifikasi dimensi yang tidak sesuai standar. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan lalu lintas, menjaga infrastruktur jalan, serta menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat.

Selain membahas ODOL, rakor tersebut juga menyinggung sejumlah program strategis lain seperti pengembangan bandara internasional, proyek Giant Sea Wall, program Perumahan Rakyat, program 5T Kementerian Transmigrasi, hingga program Sekolah Rakyat.

Rapat dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta sejumlah pejabat kementerian teknis lainnya. (Antara)