AHY: Penertiban Truk ODOL Demi Keselamatan dan Infrastruktur Jalan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat koordinasi di kantornya, Rabu (13/8), bersama sejumlah pejabat kementerian teknis untuk membahas berbagai kebijakan infrastruktur, te

Elara | MataMata.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 17:30 WIB
Rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (13/8/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

Rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (13/8/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat koordinasi di kantornya, Rabu (13/8), bersama sejumlah pejabat kementerian teknis untuk membahas berbagai kebijakan infrastruktur, termasuk penerapan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

Dalam kesempatan itu, AHY menegaskan pihaknya telah memulai sosialisasi dan melakukan perhitungan detail terkait dampak serta risiko penerapan kebijakan tersebut.

“Jika kita membiarkan ODOL, yang jelas korban berjatuhan, banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Bukan hanya pengemudi truk ODOL tapi juga masyarakat yang tidak berdosa. Kerusakan jalan, puluhan triliun harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang hancur dan rusak akibat kendaraan kelebihan muatan,” ujarnya.

Menurut AHY, kajian pemerintah menunjukkan bahwa penertiban ODOL tidak akan menimbulkan kerugian ekonomi signifikan. “Nah kita hitung, dan ternyata ada hasil yang baik. Nanti bisa dijelaskan pak Menhub. Yang jelas kami sudah mendapatkan sejumlah data bahwa ternyata tidak terlalu berpengaruh secara signifikan,” jelasnya.

Program Zero ODOL sendiri merupakan kebijakan nasional untuk menghapus praktik angkutan barang dengan muatan berlebih atau modifikasi dimensi yang tidak sesuai standar. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan lalu lintas, menjaga infrastruktur jalan, serta menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat.

Selain membahas ODOL, rakor tersebut juga menyinggung sejumlah program strategis lain seperti pengembangan bandara internasional, proyek Giant Sea Wall, program Perumahan Rakyat, program 5T Kementerian Transmigrasi, hingga program Sekolah Rakyat.

Rapat dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta sejumlah pejabat kementerian teknis lainnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Israel menghentikan operasi militernya di Kota Gaza setelah pihak yang bertikai sepakat menjalankan rencana perdamaian y...

news | 12:15 WIB

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mendorong perguruan tinggi di Indonesia...

news | 10:15 WIB

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran yang mengajak aparatur sipil negara (ASN), siswa, hin...

news | 10:14 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekspor,...

news | 08:00 WIB

Penyanyi ternama Malaysia, Siti Nurhaliza, mendesak pembebasan relawan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) yang dita...

news | 07:15 WIB

Kiper Cremonese, Emil Audero, dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia pada dua laga putaran keempat kualifikas...

news | 16:59 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan besaran dana mengendap pemerintah di Bank Indonesia (BI) tidak memiliki nilai...

news | 16:15 WIB

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

news | 15:15 WIB

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan insiden kebakaran yang melanda Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Satu Tower 1...

news | 13:15 WIB

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital resmi membekukan se...

news | 12:15 WIB