Prabowo Gelar Rapat Mendadak Bahas Kasus Beras Oplosan, Kapolri hingga Gubernur BI Dipanggil

Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/7) malam. Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 21.00 WIB dan membahas persoalan serius terkait pe

Elara | MataMata.com
Kamis, 31 Juli 2025 | 07:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat, mulai dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat, mulai dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet

Matamata.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/7) malam. Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 21.00 WIB dan membahas persoalan serius terkait pelanggaran standar mutu beras di pasaran.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.

“Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran,” ujar Teddy, seperti dikutip dari unggahan Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Rabu malam.

Presiden Prabowo, kata Teddy, menginstruksikan agar aparat mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan, dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan.

Sebelumnya di hari yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa terdapat 212 merek beras premium dan medium yang beredar di pasaran tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

“Ini khusus untuk beras premium dan medium yang tidak sesuai standar. Kami tegaskan, ini adalah standar pemerintah,” tegas Amran.

Ia menambahkan, penindakan hukum akan difokuskan kepada pelaku penjualan beras oplosan, terutama dalam kategori premium dan medium.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa empat produsen besar telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan atas dugaan pelanggaran standar mutu beras.

“Saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap empat produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR,” kata Kapolri di Jakarta.

Kapolri juga mengungkap bahwa Satgas Pangan Polri sebelumnya telah memeriksa 16 produsen beras, 39 orang saksi, dan empat ahli. Tak hanya itu, aparat juga melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta memasang garis polisi di lokasi produksi dan gudang milik para produsen.

Baca Juga: Reza Gladys Melawan di Persidangan, Bikin Nikita Mirzani dan Pengacara Terdiam

“Pengungkapan kasus beras diduga melanggar standar mutu juga dilaksanakan di beberapa daerah,” tambahnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menjatuhkan tarif impor 100 persen bagi negara Eropa yang nekat menerapkan pajak...

news | 13:03 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya ruang kreatif komunitas dalam menjaga kelestarian tradisi, merujuk pa...

news | 10:45 WIB

Akademisi UPN Veteran Yogyakarta menilai paparan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Kebangsaan 2026 di JCC member...

news | 09:30 WIB

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengalihkan hadiah sayembara Rp250 juta kepada keluarga korban penyekapan. Pemprov Jabar jug...

news | 07:30 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon berkomitmen mendukung seni tradisi Lengger Banyumas menembus panggung internasional demi me...

news | 06:00 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menambah penempatan dana pemerintah (SAL) hingga Rp400 triliun di bank Himbara de...

news | 16:22 WIB

Kementerian ESDM sempat menahan ekspor batu bara demi mengamankan pasokan listrik PLN. Kini ekspor normal kembali dan pe...

news | 16:04 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebut Indonesia masih kekurangan 7.500 layar bioskop. Intip peluang investasi industri film...

news | 14:51 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi resmi ditunjuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK. Satgas siap menggandeng Polri untuk memetakan ...

news | 13:19 WIB

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp100 miliar dalam APBD untuk program beasiswa LPDP khusus Jakarta. Simak ku...

news | 13:15 WIB