AHY: Sopir Truk Harus Dibela, Mereka Bekerja Demi Nafkah yang Halal

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk berpihak kepada para sopir truk dalam upaya pemerintah menangani persoalan kendaraan Over Dimension and Over

Elara | MataMata.com
Kamis, 17 Juli 2025 | 07:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/Over Dimension-Overload (ODOL) di Jakarta, Kamis (17/7/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/Over Dimension-Overload (ODOL) di Jakarta, Kamis (17/7/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk berpihak kepada para sopir truk dalam upaya pemerintah menangani persoalan kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL).

“Kita harus berpihak kepada para pengemudi,” ujar AHY saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Kendaraan ODOL di Jakarta, Kamis (17/7).

Menurut AHY, para sopir truk kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi kecelakaan di jalan. Padahal, mereka hanya menjalankan tugas berat yang penuh risiko dan kerap berada di luar kendali mereka. Ia pun menilai, kondisi kesejahteraan yang belum memadai menjadi salah satu alasan sopir terpaksa mengendarai truk bermuatan lebih.

“Sudah diketahui berbahaya, tetapi mereka tidak ada pilihan. Karena bagi mereka, ini adalah nafkah yang halal,” tegasnya.

AHY mendorong agar ada kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan pengemudi, termasuk penghapusan praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi masalah dalam ekosistem angkutan barang.

“Ini juga sesuatu yang sudah menjadi permasalahan dan diketahui secara umum. Kita harus ambil langkah-langkah yang lebih tegas dan juga tidak tebang pilih,” jelasnya.

Ia menyebut, berbagai rencana aksi akan dirumuskan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional. Beberapa poin di antaranya mencakup aspek ketenagakerjaan, pengawasan angkutan barang, deregulasi, integrasi pendataan, pengaturan kelas jalan, hingga pemberian insentif dan disinsentif.

Selain itu, kebijakan tersebut juga akan mencakup kajian dampak penerapan Zero ODOL dan pembentukan komite kerja untuk mempercepat konektivitas nasional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan kajian mendalam terkait pencabutan izin proyek Pembangk...

news | 18:58 WIB

Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Swiss untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026 membawa harapan besar b...

news | 18:44 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan konsep "Prabowonomics" yang akan dipaparkan Presiden Pra...

news | 17:15 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, M...

news | 16:15 WIB

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memastikan stok telur ayam ras ...

news | 15:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto tiba di Swiss untuk menghadiri WEF 2026 di Davos. Intip jadwal pidato khusus Presiden di hadap...

news | 10:15 WIB

PSSI akan mengumumkan apparel baru Timnas Indonesia pada Jumat (23/1). Benarkah Kelme terpilih gantikan Erspo? Cek jadwa...

news | 09:00 WIB

Presiden Prabowo cabut izin 22 perusahaan kehutanan dan 6 perusahaan tambang di Sumatera & Aceh karena terbukti rusak li...

news | 08:15 WIB

CEO Zoho Corporation Shailesh Kumar Davey ungkap rencana bangun pusat data di Indonesia. Simak syarat investasi dan stra...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto targetkan bangun 10 kampus baru bidang Kedokteran dan STEM berstandar internasional pada 2028 ...

news | 06:00 WIB