AHY: Sopir Truk Harus Dibela, Mereka Bekerja Demi Nafkah yang Halal

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk berpihak kepada para sopir truk dalam upaya pemerintah menangani persoalan kendaraan Over Dimension and Over

Elara | MataMata.com
Kamis, 17 Juli 2025 | 07:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/Over Dimension-Overload (ODOL) di Jakarta, Kamis (17/7/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/Over Dimension-Overload (ODOL) di Jakarta, Kamis (17/7/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk berpihak kepada para sopir truk dalam upaya pemerintah menangani persoalan kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL).

“Kita harus berpihak kepada para pengemudi,” ujar AHY saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Kendaraan ODOL di Jakarta, Kamis (17/7).

Menurut AHY, para sopir truk kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi kecelakaan di jalan. Padahal, mereka hanya menjalankan tugas berat yang penuh risiko dan kerap berada di luar kendali mereka. Ia pun menilai, kondisi kesejahteraan yang belum memadai menjadi salah satu alasan sopir terpaksa mengendarai truk bermuatan lebih.

“Sudah diketahui berbahaya, tetapi mereka tidak ada pilihan. Karena bagi mereka, ini adalah nafkah yang halal,” tegasnya.

AHY mendorong agar ada kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan pengemudi, termasuk penghapusan praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi masalah dalam ekosistem angkutan barang.

“Ini juga sesuatu yang sudah menjadi permasalahan dan diketahui secara umum. Kita harus ambil langkah-langkah yang lebih tegas dan juga tidak tebang pilih,” jelasnya.

Ia menyebut, berbagai rencana aksi akan dirumuskan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional. Beberapa poin di antaranya mencakup aspek ketenagakerjaan, pengawasan angkutan barang, deregulasi, integrasi pendataan, pengaturan kelas jalan, hingga pemberian insentif dan disinsentif.

Selain itu, kebijakan tersebut juga akan mencakup kajian dampak penerapan Zero ODOL dan pembentukan komite kerja untuk mempercepat konektivitas nasional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tengah menelusuri penyebab keterlambatan penyaluran B...

news | 11:45 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat langkah dalam menangani kasus kejahatan lintas negara dengan membentuk tim khusus ...

news | 10:00 WIB

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai rencana Presiden RI Prabowo S...

news | 09:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis konsumsi rumah tangga akan tumbuh hingga 5,5 persen pada kuartal IV tah...

news | 08:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembera...

news | 07:15 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil mengembalikan ke...

news | 17:45 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai peringatan Hari Santri Nasional ke-10 yang jatuh pada 22 Oktober menjadi kesempata...

news | 16:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas...

news | 14:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diungkapkan...

news | 13:30 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola ...

news | 12:00 WIB