DPR Setujui Pembukaan Blokir Anggaran Rp63,9 Miliar untuk Dukung Program Prioritas Ombudsman 2025

Komisi II DPR RI menyetujui pembukaan blokir anggaran sebesar Rp63,9 miliar untuk Ombudsman RI tahun anggaran 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional serta program strategis lembaga.

Elara | MataMata.com
Senin, 14 Juli 2025 | 07:00 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Ombudsman RI dan kementerian/lembaga lainnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025). ANTARA/HO-Ombudsman RI

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Ombudsman RI dan kementerian/lembaga lainnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025). ANTARA/HO-Ombudsman RI

Matamata.com - Komisi II DPR RI menyetujui pembukaan blokir anggaran sebesar Rp63,9 miliar untuk Ombudsman RI tahun anggaran 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional serta program strategis lembaga.

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Ombudsman di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya penyusunan rincian anggaran yang jelas sebagai acuan dalam pembahasan RAPBN 2026.

"Ombudsman perlu segera menyusun dan menyampaikan detail alokasi anggaran tahun 2025 sesuai dengan jenis belanja, kegiatan, serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, melaporkan bahwa realisasi APBN tahun 2024 mencapai Rp234,9 miliar atau 97,6 persen dari pagu efektif sebesar Rp240,7 miliar. Untuk tahun anggaran 2025, Ombudsman mendapatkan pagu awal sebesar Rp255,5 miliar.

Namun, setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp63,9 miliar, pagu efektif menjadi Rp191,5 miliar.

Hingga 7 Juli 2025, Ombudsman telah merealisasikan anggaran sebesar Rp105,9 miliar. Meski mengalami pemangkasan anggaran, pelaksanaan program kerja lembaga tetap berjalan sesuai rencana.

"Walaupun mengalami keterbatasan anggaran, pelaksanaan program kerja Ombudsman RI sepanjang tahun 2025 hingga Juni masih berjalan sesuai target," kata Najih.

Dalam rapat tersebut turut hadir jajaran pimpinan Ombudsman RI seperti Dadan Suparjo Suharmawijaya, Indraza Marzuki Rais, Robert Na Endi Jaweng, serta Sekretaris Jenderal Suganda Pandapotan Pasaribu.

RDP kali ini juga melibatkan Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (Antara)

Baca Juga: Karakter Animasi Jumbo Hiasi Gerbong Kereta, Bukti Dukungan Pemerintah pada IP Lokal

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB