DPR Setujui Pembukaan Blokir Anggaran Rp63,9 Miliar untuk Dukung Program Prioritas Ombudsman 2025
Komisi II DPR RI menyetujui pembukaan blokir anggaran sebesar Rp63,9 miliar untuk Ombudsman RI tahun anggaran 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional serta program strategis lembaga.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Ombudsman RI dan kementerian/lembaga lainnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025). ANTARA/HO-Ombudsman RI
Matamata.com - Komisi II DPR RI menyetujui pembukaan blokir anggaran sebesar Rp63,9 miliar untuk Ombudsman RI tahun anggaran 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional serta program strategis lembaga.
Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Ombudsman di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya penyusunan rincian anggaran yang jelas sebagai acuan dalam pembahasan RAPBN 2026.
"Ombudsman perlu segera menyusun dan menyampaikan detail alokasi anggaran tahun 2025 sesuai dengan jenis belanja, kegiatan, serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, melaporkan bahwa realisasi APBN tahun 2024 mencapai Rp234,9 miliar atau 97,6 persen dari pagu efektif sebesar Rp240,7 miliar. Untuk tahun anggaran 2025, Ombudsman mendapatkan pagu awal sebesar Rp255,5 miliar.
Namun, setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp63,9 miliar, pagu efektif menjadi Rp191,5 miliar.
Hingga 7 Juli 2025, Ombudsman telah merealisasikan anggaran sebesar Rp105,9 miliar. Meski mengalami pemangkasan anggaran, pelaksanaan program kerja lembaga tetap berjalan sesuai rencana.
"Walaupun mengalami keterbatasan anggaran, pelaksanaan program kerja Ombudsman RI sepanjang tahun 2025 hingga Juni masih berjalan sesuai target," kata Najih.
Dalam rapat tersebut turut hadir jajaran pimpinan Ombudsman RI seperti Dadan Suparjo Suharmawijaya, Indraza Marzuki Rais, Robert Na Endi Jaweng, serta Sekretaris Jenderal Suganda Pandapotan Pasaribu.
RDP kali ini juga melibatkan Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (Antara)
Baca Juga: Karakter Animasi Jumbo Hiasi Gerbong Kereta, Bukti Dukungan Pemerintah pada IP Lokal
- Share link:
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa sebagian besar remaja di Indonesia masih kurang aktivitas fisik. Da...
Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani di Aceh ...
Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Aceh pada Minggu untuk memantau langsung penanganan bencana banjir yang me...
Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dilaporkan kehabisan stok BBM pada...
Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya membuka ruang untuk islah. Hal itu ia sampaikan setelah meng...
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil mengambil alih kembali 7.755 hektare kawasan hutan di Bentang Alam Seblat, Ben...
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampa...
Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (World Muslim League/WML) Syekh Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa mendorong umat Isl...
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui...
