Kawendra: Kopdes Merah Putih Harus Tepat Sasaran dan Bebas Kebocoran

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyampaikan dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, dengan penekanan pada pentingnya akurasi penyaluran dan transparansi pengawasan.

Elara | MataMata.com
Minggu, 13 Juli 2025 | 12:15 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian. (ANTARA/HO-DPR RI)

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian. (ANTARA/HO-DPR RI)

Matamata.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyampaikan dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, dengan penekanan pada pentingnya akurasi penyaluran dan transparansi pengawasan.

“Kalau bicara soal anggaran, kami di Komisi VI tentu akan mendukung, tapi dengan catatan peruntukannya harus jelas, pengawasannya harus klir supaya program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto bisa betul-betul sampai ke pihak yang semestinya, jangan sampai bocor di mana-mana,” ujar Kawendra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia menilai, implementasi Kopdes Merah Putih harus berbasis data agar mampu merespons kebutuhan masyarakat secara presisi. Menurutnya, pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan pasar yang dinamis.

“Kalau di satu waktu permintaan terhadap produk tertentu menurun, koperasi harus bisa pivot ke produk lain yang lebih relevan. Dengan teknologi, kita bisa prediksi kebutuhan secara akurat. Ini kunci agar koperasi tetap hidup dan bergerak optimal,” ucapnya.

Selain itu, keterlibatan generasi muda desa juga dianggap krusial dalam pengembangan koperasi. Ia menegaskan perlunya ruang dan kepastian bagi anak muda agar mereka berkontribusi dalam membangun desa, bukan justru meninggalkannya.

“Kita ingin ekonomi desa tumbuh dari orang-orang desa sendiri. Kalau mereka sudah mumpuni, tarik kembali untuk bangun kampungnya. Koperasi bisa jadi jalan hidup yang nyata kalau ekosistemnya dibangun dengan serius,” kata Kawendra.

Ia juga menekankan agar pengoperasian Kopdes Merah Putih sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dari desa, melalui koperasi yang bersih, transparan, berbasis teknologi, dan memberikan dampak nyata.

Data dari Kementerian Koperasi menyebutkan, hingga 2024 terdapat 131.617 koperasi aktif dengan sekitar 30 juta anggota. Volume usaha koperasi tersebut mencapai Rp214 triliun dan menyumbang hampir 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Hingga saat ini, sekitar 80.500 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus), dan lebih dari 77 ribu di antaranya telah berbadan hukum.

Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan secara resmi meluncurkan program Kopdes Merah Putih secara serentak pada 19 Juli mendatang. Seluruh koperasi desa tersebut ditargetkan dapat beroperasi penuh dan melayani kebutuhan masyarakat pada Oktober 2025. (Antara)

Baca Juga: RIMesir Sepakat Bentuk Kelompok Kerja Perkuat Kerja Sama Pertahanan

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB

Kejagung memeriksa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus korupsi PT AKT. Simak perkembangan terbaru penetapan ter...

news | 10:00 WIB

Wamentan Sudaryono mengumumkan stok beras pemerintah tembus 5 juta ton per April 2026, rekor tertinggi dalam sejarah RI....

news | 09:15 WIB

Jepang menetapkan Indonesia sebagai negara ketiga paling menjanjikan untuk investasi jangka panjang. Sektor otomotif dan...

news | 08:30 WIB

PKB merespons usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode. Simak alasan PKB menyebut ...

news | 07:15 WIB

KPK menyebut Khalid Basalamah dan sejumlah biro haji telah mengembalikan uang terkait kasus korupsi kuota haji. KPK imba...

news | 06:00 WIB