Belajar dari China, KPI Pusat Gali Masukan Atur Media Digital untuk Revisi UU Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melakukan kunjungan kerja ke Beijing dan Shanghai, Tiongkok, guna memperkaya perspektif dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Elara | MataMata.com
Selasa, 01 Juli 2025 | 12:49 WIB
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah (berdiri) di KBRI Beijing, China pada Senin (30/6). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah (berdiri) di KBRI Beijing, China pada Senin (30/6). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Matamata.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melakukan kunjungan kerja ke Beijing dan Shanghai, Tiongkok, guna memperkaya perspektif dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyebut bahwa kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan sejak lembaga tersebut berdiri pada 2003. “Kami ingin mempelajari sistem pengawasan penyiaran di Tiongkok yang bisa relevan untuk diterapkan di Indonesia,” ujar Ubaidillah dalam pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Senin (30/6) malam.

Delegasi KPI juga terdiri dari para komisioner seperti Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, dan Aliyah. Mereka sebelumnya mengunjungi Shanghai untuk bertemu dengan Shanghai Media Group (SMG), dan di Beijing melanjutkan dialog dengan China Media Group (CMG) serta The National Radio and Television Administration (NRTA).

Selain menggali sistem regulasi media di China, diskusi dengan WNI dan mahasiswa di Beijing juga membahas isu literasi digital. Salah satunya disampaikan oleh Anastasia Laras, mahasiswi di Beijing Normal University, yang menanyakan upaya peningkatan konten positif tentang Indonesia dan China.

Menanggapi hal itu, Ubaidillah mengakui bahwa KPI memiliki keterbatasan dalam mengampanyekan literasi digital secara luas. “Kegiatan kami terbatas, hanya bisa menjangkau 30-40 orang per acara. Namun, ini adalah tanggung jawab bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya,” jelasnya.

Ubaidillah juga menyoroti pentingnya literasi digital, terutama pascapandemi, mengingat banyak anak dan orang tua yang kini aktif menggunakan gawai untuk mengakses konten daring. KPI, lanjutnya, ingin melihat bagaimana China mengelola media sosial dan platform digital agar dapat menjadi referensi alternatif selain dari Eropa dan Amerika.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, menambahkan bahwa kerja sama digital antara kedua negara telah terjalin melalui program pertukaran influencer. “Influencer dari China sudah kami undang ke Indonesia untuk mempromosikan pariwisata. Ke depan, bisa juga ada kolaborasi konten antara kreator digital kedua negara,” tuturnya.

Kunjungan KPI ini dilakukan di tengah polemik publik terkait revisi RUU Penyiaran. Sejumlah pasal dalam draf rancangan menuai kritik, seperti larangan tayangan jurnalistik investigasi serta kewenangan KPI dalam menangani sengketa pers, yang sebelumnya merupakan ranah Dewan Pers sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Selain itu, pasal mengenai larangan siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik juga dinilai multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan pers.

Komisi I DPR sebelumnya menyatakan bahwa perubahan fundamental dalam industri penyiaran menuntut regulasi baru yang adaptif. Rapat dengar pendapat dengan Panja RUU Penyiaran dan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) digelar pada Maret 2025 untuk membahas hal ini lebih lanjut. (Antara)

Baca Juga: KPK Periksa Pengusaha Terkait Dugaan Gratifikasi Rp17 Miliar di MPR RI

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil mengembalikan ke...

news | 17:45 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai peringatan Hari Santri Nasional ke-10 yang jatuh pada 22 Oktober menjadi kesempata...

news | 16:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas...

news | 14:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diungkapkan...

news | 13:30 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola ...

news | 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji...

news | 11:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar dana pengganti kerugian negara senilai Rp13 triliun yang berhasil disita dari...

news | 10:15 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para santri dan pesantren di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor transformasi...

news | 09:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa p...

news | 08:15 WIB

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mendesak agar pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat JakartaBandung (Wh...

news | 07:00 WIB