Menlu: Impunitas Israel Bisa Picu Negara Lain Langgar Hukum Internasional

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa lolosnya Israel dari jeratan hukum internasional berpotensi menjadi preseden buruk bagi negara atau aktor lain untuk melakukan pelanggaran serupa.

Elara | MataMata.com
Senin, 30 Juni 2025 | 13:15 WIB
Menlu: Impunitas Israel Bisa Picu Negara Lain Langgar Hukum Internasional

Menlu: Impunitas Israel Bisa Picu Negara Lain Langgar Hukum Internasional

matamata.com - Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa lolosnya Israel dari jeratan hukum internasional berpotensi menjadi preseden buruk bagi negara atau aktor lain untuk melakukan pelanggaran serupa.

Berbicara dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/6), Sugiono menilai kondisi geopolitik global saat ini tengah mengalami pergeseran dari semangat kolaborasi menuju dominasi kepentingan nasional semata.

“Mungkin negara-negara lain berani juga mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya,” ujarnya.

Menurut Sugiono, situasi di Timur Tengah turut melemahkan kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional dan semangat multilateralisme yang dibangun pasca Perang Dunia II.

Ia menilai krisis yang terjadi di kawasan tersebut bisa semakin memburuk bila tidak dikelola secara hati-hati. Bahkan, konflik terbuka serupa berpotensi meluas ke wilayah lain, termasuk Indo-Pasifik, mengingat keterhubungan global yang sangat erat saat ini.

Meski berharap eskalasi tidak menyebar, Sugiono mengakui tidak ada jaminan bahwa konflik serupa tidak akan berulang.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong deeskalasi konflik dan kembali pada jalur diplomasi serta penyelesaian damai dengan menjunjung tinggi prinsip kebijaksanaan. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi III DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan pada Desember 2026 demi memaksimalkan pemulihan kerugian nega...

news | 11:23 WIB

Kementerian ESDM menyalurkan 48 genset dan mendirikan 30 posko bencana untuk menunjang fasilitas kesehatan pascagempa bu...

news | 10:15 WIB

Polda Metro Jaya mengerahkan 4.274 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI dan kawasan ...

news | 09:26 WIB

DPR RI tetap menggelar Rapat Paripurna pembahasan RUU Perampasan Aset di tengah aksi demo 27 Agustus. Puan Maharani imba...

news | 09:22 WIB

Gubernur Kalsel Muhidin instruksikan penanganan konkret karhutla di Banjarbaru. BPBD catat 1.903 kejadian karhutla hingg...

news | 07:00 WIB