Menlu: Impunitas Israel Bisa Picu Negara Lain Langgar Hukum Internasional

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa lolosnya Israel dari jeratan hukum internasional berpotensi menjadi preseden buruk bagi negara atau aktor lain untuk melakukan pelanggaran serupa.

Elara | MataMata.com
Senin, 30 Juni 2025 | 13:15 WIB
Menteri Luar Negeri Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Menteri Luar Negeri Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa lolosnya Israel dari jeratan hukum internasional berpotensi menjadi preseden buruk bagi negara atau aktor lain untuk melakukan pelanggaran serupa.

Berbicara dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/6), Sugiono menilai kondisi geopolitik global saat ini tengah mengalami pergeseran dari semangat kolaborasi menuju dominasi kepentingan nasional semata.

“Mungkin negara-negara lain berani juga mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya,” ujarnya.

Menurut Sugiono, situasi di Timur Tengah turut melemahkan kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional dan semangat multilateralisme yang dibangun pasca Perang Dunia II.

Ia menilai krisis yang terjadi di kawasan tersebut bisa semakin memburuk bila tidak dikelola secara hati-hati. Bahkan, konflik terbuka serupa berpotensi meluas ke wilayah lain, termasuk Indo-Pasifik, mengingat keterhubungan global yang sangat erat saat ini.

Meski berharap eskalasi tidak menyebar, Sugiono mengakui tidak ada jaminan bahwa konflik serupa tidak akan berulang.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong deeskalasi konflik dan kembali pada jalur diplomasi serta penyelesaian damai dengan menjunjung tinggi prinsip kebijaksanaan. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa proses pembenahan sistem Coretax terus menunjukkan kemajuan, m...

news | 16:48 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya penggeledahan di kantor Bea Cukai oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidan...

news | 14:30 WIB

Pemerintah berencana mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang dicampur dengan etanol sebanyak 10 persen atau ...

news | 13:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Abdul Jamil atau lebih dikenal...

news | 12:30 WIB

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyerukan agar Israel segera mematuhi kewajiban hukum intern...

news | 11:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Direktora...

news | 10:30 WIB

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa penolakan terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan ...

news | 09:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) sebagai ters...

news | 08:30 WIB

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuka peluang investasi bagi para pelaku usaha dan in...

news | 07:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan pengondisian mesin electronic data capture (EDC) dalam penyi...

news | 06:20 WIB