Menlu: Impunitas Israel Bisa Picu Negara Lain Langgar Hukum Internasional

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa lolosnya Israel dari jeratan hukum internasional berpotensi menjadi preseden buruk bagi negara atau aktor lain untuk melakukan pelanggaran serupa.

Elara | MataMata.com
Senin, 30 Juni 2025 | 13:15 WIB
Menteri Luar Negeri Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Menteri Luar Negeri Sugiono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa lolosnya Israel dari jeratan hukum internasional berpotensi menjadi preseden buruk bagi negara atau aktor lain untuk melakukan pelanggaran serupa.

Berbicara dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/6), Sugiono menilai kondisi geopolitik global saat ini tengah mengalami pergeseran dari semangat kolaborasi menuju dominasi kepentingan nasional semata.

“Mungkin negara-negara lain berani juga mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya,” ujarnya.

Menurut Sugiono, situasi di Timur Tengah turut melemahkan kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional dan semangat multilateralisme yang dibangun pasca Perang Dunia II.

Ia menilai krisis yang terjadi di kawasan tersebut bisa semakin memburuk bila tidak dikelola secara hati-hati. Bahkan, konflik terbuka serupa berpotensi meluas ke wilayah lain, termasuk Indo-Pasifik, mengingat keterhubungan global yang sangat erat saat ini.

Meski berharap eskalasi tidak menyebar, Sugiono mengakui tidak ada jaminan bahwa konflik serupa tidak akan berulang.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong deeskalasi konflik dan kembali pada jalur diplomasi serta penyelesaian damai dengan menjunjung tinggi prinsip kebijaksanaan. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB