Hilirisasi Nikel Jadi Kunci Indonesia Menuju Negara Industri Berbasis Energi Bersih

Pengembangan hilirisasi nikel yang berlanjut ke tahap industrialisasi dinilai sebagai langkah strategis yang dapat mengantarkan Indonesia menjadi pemain utama di pasar global, khususnya dalam industri baterai kendaraan listrik (EV).

Elara | MataMata.com
Jum'at, 27 Juni 2025 | 07:15 WIB
Pembangunan Jetty Morowali milik PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) pada 21 Mei 2025. Fasilitas ini menjadi simpul penting dalam rantai pasok nikel hijau nasional dan mendukung hilirisasi berbasis prinsip keberlanjutan (ESG) menuju target Net Zero Emissions Indonesia 2060. Foto : ANTARA/HO (Dokumentasi Pt Vale)

Pembangunan Jetty Morowali milik PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) pada 21 Mei 2025. Fasilitas ini menjadi simpul penting dalam rantai pasok nikel hijau nasional dan mendukung hilirisasi berbasis prinsip keberlanjutan (ESG) menuju target Net Zero Emissions Indonesia 2060. Foto : ANTARA/HO (Dokumentasi Pt Vale)

Matamata.com - Pengembangan hilirisasi nikel yang berlanjut ke tahap industrialisasi dinilai sebagai langkah strategis yang dapat mengantarkan Indonesia menjadi pemain utama di pasar global, khususnya dalam industri baterai kendaraan listrik (EV).

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan transformasi ini dapat mendorong Indonesia keluar dari ketergantungan terhadap konsumsi dan menuju negara berbasis manufaktur.

“Kalau industrialisasi berkembang, maka Indonesia punya peluang besar menjadi negara maju berbasis industri,” ujarnya, Jumat (27/6).

Pemerintah terus mendorong hilirisasi nikel sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat daya saing ekonomi dan membangun ekosistem industri kendaraan listrik.

Selain mendukung transisi energi hijau, langkah ini juga menjadi bagian penting dalam pencapaian target emisi nol bersih (net zero emission/NZE) pada 2060.

Hilirisasi juga diyakini membuka jalan bagi investasi teknologi bersih, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta menciptakan lapangan kerja.

Jika pengolahan nikel dilakukan dari hulu hingga menghasilkan produk akhir seperti baterai atau kendaraan listrik, hal ini akan meningkatkan nilai tambah nasional secara signifikan.

Fahmy menekankan bahwa investasi seharusnya tidak berhenti di pembangunan smelter. “Harus dilanjutkan ke tahap akhir seperti produksi baterai dan kendaraan listrik.

Di sisi lain, transfer teknologi juga penting agar dalam lima tahun ke depan tenaga kerja lokal bisa mandiri,” jelasnya.

Senada, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menyebut hilirisasi nikel yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo membawa kontribusi besar terhadap penerimaan negara.

Baca Juga: Bitcoin Terus Menguat, Pasar Bersiap Sambut Rekor Tertinggi Baru

Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan ekonomi lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dengan cadangan nikel dan mineral penting lainnya yang melimpah, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk menjadi pusat industri baterai dunia dan bagian penting dalam rantai pasok energi hijau global. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indones...

news | 18:59 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merombak susunan menteri ...

news | 17:45 WIB

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR ...

news | 16:45 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH...

news | 15:45 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Har...

news | 14:30 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menegaskan agar Kementerian Agama (Kemenag) memastikan penerapan Kurikulum...

news | 11:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya komitmen dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyeleng...

news | 10:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya lobi yang dilakukan asosiasi agensi perjalanan haji kepada pejabat ...

news | 09:15 WIB

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI 2015, Ahmadi Noor Supit, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaga...

news | 08:15 WIB

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, menilai menteri baru hasil reshuff...

news | 07:00 WIB
Tampilkan lebih banyak