KPK Telusuri Dugaan Pembelian Jet Pribadi Lain dari Dana Suap Papua

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kemungkinan adanya pembelian jet pribadi lain yang menggunakan dana hasil dugaan suap terkait operasional Pemerintah Provinsi Papua.

Elara | MataMata.com
Selasa, 17 Juni 2025 | 16:50 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (kanan). ANTARA/Rio Feisal

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (kanan). ANTARA/Rio Feisal

Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kemungkinan adanya pembelian jet pribadi lain yang menggunakan dana hasil dugaan suap terkait operasional Pemerintah Provinsi Papua.

"Masih kami telusuri apakah selain jet pribadi yang sudah ditemukan, ada lagi pesawat atau aset lain yang dibeli dari dana tersebut," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/6).

Penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya pembuktian kasus sekaligus langkah awal pemulihan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1,2 triliun. Namun, Budi belum bisa membeberkan secara rinci keberadaan jet pribadi yang telah diketahui penyidik.

“Nanti pada waktunya akan kami sampaikan secara lengkap,” katanya.

Sebelumnya, pada 11 Juni 2025, KPK mengumumkan bahwa kasus dugaan suap terkait dana operasional dan program peningkatan pelayanan kepala serta wakil kepala daerah Papua periode 2020–2022 menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Dua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi, dan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Namun, status tersangka Enembe dinyatakan gugur setelah ia meninggal dunia pada 26 Desember 2023. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua DEN Luhut Pandjaitan dan ekonom senior Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Se...

news | 16:44 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal kebijakan efisiensi anggaran berlanjut pada 2027. Skema bansos dan subsidi ak...

news | 16:40 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pa...

news | 14:15 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan perpanjangan batas usia pensiun Kapolri dalam RUU Polri baru disesuaikan dengan kebut...

news | 13:49 WIB

Bapanas rampungkan uji sampel dan sertifikasi mutu untuk ekspor 200 ribu ton beras ke Malaysia. Bulog pastikan harga jua...

news | 10:15 WIB

Tim Kepresidenan meluncurkan buku 'Presiden Solusi' yang mendokumentasikan 108 kebijakan strategis dan transformasi huku...

news | 09:15 WIB

Rencana kenaikan HET Minyakita bergulir. Mentan Amran Sulaiman siap gelar rapat koordinasi dengan Mendag Budi Santoso da...

news | 08:49 WIB

Kejagung limpahkan 11 tersangka korupsi ekspor CPO modus samarkan minyak sawit jadi limbah POME ke JPU. Tiga tersangka d...

news | 08:39 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum terkait pengusutan dugaan kasus l...

news | 07:15 WIB

KPK dalami peran pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024 setelah resmi menahan dua t...

news | 06:00 WIB