Isu Ijazah Jokowi, Mahfud MD: UGM Tak Perlu Lagi Terlibat, Semuanya Sudah Jelas

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak pernah memalsukan ijazah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Elara | MataMata.com
Rabu, 16 April 2025 | 18:00 WIB
Mahfud MD saat memberi paparan ke wartawan. (Instagram/@mohmahfudmd)

Mahfud MD saat memberi paparan ke wartawan. (Instagram/@mohmahfudmd)

Matamata.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak pernah memalsukan ijazah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas polemik yang sempat mengaitkan nama universitas ternama di Yogyakarta itu dalam isu dugaan pemalsuan ijazah kepala negara.

Mahfud MD menyampaikan klarifikasi ini di hadapan awak media. Ia menekankan, selama ini tidak ada bukti kuat atau alasan logis yang dapat mengaitkan UGM dalam kasus tersebut.

Bahkan, menurutnya, isu mengenai keabsahan ijazah Presiden Jokowi seharusnya sudah tidak lagi perlu menjadi perdebatan di ruang publik, apalagi mempermasalahkan kredibilitas almamater Presiden.

Mahfud MD. [Dok.Istimewa]
Mahfud MD. [Dok.Istimewa]

 

"UGM jelas-jelas tidak pernah memalsukan ijazah siapa pun, termasuk milik Pak Jokowi. Tuduhan semacam itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas," ujar Mahfud MD sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Lebih lanjut, Mahfud MD juga menanggapi permintaan sejumlah pihak yang meminta UGM untuk kembali memberikan klarifikasi atau terlibat dalam kasus ini.

Menurut Mahfud, lembaga pendidikan seperti UGM sudah cukup berperan ketika menegaskan kebenaran data akademik Presiden Jokowi.

Ia menilai, tak perlu lagi pihak kampus turun tangan dalam persoalan yang kini lebih didominasi oleh aspek politis daripada legal administratif.

Mahfud menambahkan, semua proses verifikasi ijazah serta penjelasan mengenai riwayat pendidikan Jokowi telah dilakukan secara terbuka.

Baca Juga: Warung Bang Madun Kembali Bangkit Setelah Sempat Terpuruk Hanya Raup Rp 250 Ribu Sehari

Menurutnya, isu yang sengaja dihembuskan tanpa dasar hukum dan bukti valid hanya menjadi polemik yang tidak membangun.

Tangkapan layar Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat sesi Debat Cawapres. [Dok.Antara]
Tangkapan layar Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat sesi Debat Cawapres. [Dok.Antara]

 

Ia pun mengingatkan pentingnya mengedepankan fakta dan pemahaman hukum dalam menanggapi kasus-kasus serupa, agar opini publik tidak mudah dipengaruhi oleh kabar yang belum terverifikasi.

Sikap Mahfud MD ini sejalan dengan sejumlah pernyataan resmi dari UGM yang sebelumnya telah menegaskan keabsahan ijazah yang dimiliki Presiden Joko Widodo.

Kampus UGM telah berkali-kali memastikan bahwa dokumen akademik tersebut autentik dan proses pendidikan Jokowi berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan adanya klarifikasi terbaru dari Mahfud MD, isu dugaan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi diharapkan tidak lagi dijadikan alat untuk menyerang kredibilitas baik Presiden maupun institusi pendidikan UGM.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...

news | 14:28 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...

news | 14:24 WIB

KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...

news | 14:21 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan utama nonoperasional di Polri dapat diisi oleh sipil lewat revisi UU...

news | 12:51 WIB

Menkum Supratman Andi Agtas ingatkan ASN jangan main-main dengan layanan publik usai kasus korupsi Wamen Imigrasi Silmy ...

news | 12:45 WIB

Mendag Budi Santoso resmi merevisi aturan PMSE (Permendag 31/2023). Kini, pedagang online wajib punya izin usaha, dan fi...

news | 11:29 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendukung penuh KPK mengusut dugaan korupsi izin tinggal WNA Rp145,5 miliar yan...

news | 11:24 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan tarif bus Transjabodetabek, termasuk rute Blok M - Bandara Soetta naik bulan...

news | 10:07 WIB

Mensos Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras bahwa korupsi akan dikejar sampai pensiun. Kemensos kini menonaktifka...

news | 08:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung program bedah rumah (BSPS) di Bantul. Pemerint...

news | 07:15 WIB