Isu Ijazah Jokowi, Mahfud MD: UGM Tak Perlu Lagi Terlibat, Semuanya Sudah Jelas

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak pernah memalsukan ijazah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Elara | MataMata.com
Rabu, 16 April 2025 | 18:00 WIB
Mahfud MD saat memberi paparan ke wartawan. (Instagram/@mohmahfudmd)

Mahfud MD saat memberi paparan ke wartawan. (Instagram/@mohmahfudmd)

Matamata.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak pernah memalsukan ijazah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas polemik yang sempat mengaitkan nama universitas ternama di Yogyakarta itu dalam isu dugaan pemalsuan ijazah kepala negara.

Mahfud MD menyampaikan klarifikasi ini di hadapan awak media. Ia menekankan, selama ini tidak ada bukti kuat atau alasan logis yang dapat mengaitkan UGM dalam kasus tersebut.

Bahkan, menurutnya, isu mengenai keabsahan ijazah Presiden Jokowi seharusnya sudah tidak lagi perlu menjadi perdebatan di ruang publik, apalagi mempermasalahkan kredibilitas almamater Presiden.

Mahfud MD. [Dok.Istimewa]
Mahfud MD. [Dok.Istimewa]

 

"UGM jelas-jelas tidak pernah memalsukan ijazah siapa pun, termasuk milik Pak Jokowi. Tuduhan semacam itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas," ujar Mahfud MD sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Lebih lanjut, Mahfud MD juga menanggapi permintaan sejumlah pihak yang meminta UGM untuk kembali memberikan klarifikasi atau terlibat dalam kasus ini.

Menurut Mahfud, lembaga pendidikan seperti UGM sudah cukup berperan ketika menegaskan kebenaran data akademik Presiden Jokowi.

Ia menilai, tak perlu lagi pihak kampus turun tangan dalam persoalan yang kini lebih didominasi oleh aspek politis daripada legal administratif.

Mahfud menambahkan, semua proses verifikasi ijazah serta penjelasan mengenai riwayat pendidikan Jokowi telah dilakukan secara terbuka.

Baca Juga: Warung Bang Madun Kembali Bangkit Setelah Sempat Terpuruk Hanya Raup Rp 250 Ribu Sehari

Menurutnya, isu yang sengaja dihembuskan tanpa dasar hukum dan bukti valid hanya menjadi polemik yang tidak membangun.

Tangkapan layar Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat sesi Debat Cawapres. [Dok.Antara]
Tangkapan layar Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat sesi Debat Cawapres. [Dok.Antara]

 

Ia pun mengingatkan pentingnya mengedepankan fakta dan pemahaman hukum dalam menanggapi kasus-kasus serupa, agar opini publik tidak mudah dipengaruhi oleh kabar yang belum terverifikasi.

Sikap Mahfud MD ini sejalan dengan sejumlah pernyataan resmi dari UGM yang sebelumnya telah menegaskan keabsahan ijazah yang dimiliki Presiden Joko Widodo.

Kampus UGM telah berkali-kali memastikan bahwa dokumen akademik tersebut autentik dan proses pendidikan Jokowi berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan adanya klarifikasi terbaru dari Mahfud MD, isu dugaan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi diharapkan tidak lagi dijadikan alat untuk menyerang kredibilitas baik Presiden maupun institusi pendidikan UGM.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil mengembalikan ke...

news | 17:45 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai peringatan Hari Santri Nasional ke-10 yang jatuh pada 22 Oktober menjadi kesempata...

news | 16:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas...

news | 14:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diungkapkan...

news | 13:30 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola ...

news | 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji...

news | 11:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar dana pengganti kerugian negara senilai Rp13 triliun yang berhasil disita dari...

news | 10:15 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para santri dan pesantren di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor transformasi...

news | 09:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa p...

news | 08:15 WIB

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mendesak agar pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat JakartaBandung (Wh...

news | 07:00 WIB