Beraninya Nikita Mirzani Tantang Capres Anies Baswedan Demi Bela Prabowo: Gue Serang Balik Lho!

Artis Nikita Mirzani terang-terangan mengancam Capres Nomor 1, Anies Baswedan, agar tidak lagi menyerang Capres Nomor 1, Prabowo Subianto.

Riki Chandra | MataMata.com
Senin, 15 Januari 2024 | 16:15 WIB
Nikita Mirzani bersama Prabowo Subianto. [Dok.Istimewa]

Nikita Mirzani bersama Prabowo Subianto. [Dok.Istimewa]

Matamata.com - Artis Nikita Mirzani terang-terangan mengancam Capres Nomor 1, Anies Baswedan, agar tidak lagi menyerang Capres Nomor 1, Prabowo Subianto.

Nikita menuliskan itu dalam Instastory akun Instagram-nya @nikitamirzanimawardi_172.

Dia mengatakan akan menyerang balik Anies Baswedan jika terus menerus menyerang Prabowo Subianto.

"Sumpah yah gw enek banget ngeliat Tiktok isinya muka Anies Baswedan. Si edan itu. Lo kenapa sih, serang-serang bapak gw, bapak Prabowo," ujarnya, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Senin (15/1/2024).

"Kenape? ntr lo gw serang balik lho. Udah siap lo gw serang balik, Anies Baswedan," tambah Nikita.

Nikita Mirzani bahkan mengatakan bahwa Anies Baswedan tak selevel dengan Prabowo Subianto.

"Lo gak selevel sama Pak Prabowo. Mending lo debat sama gw," kata Nikita.

Nikita Mirzani juga memberikan pesan kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan mengatakan rakyat Indonesia tidak bodoh.

"Gak semua rakyat Indonesia gak bisa cari tahu tentang apa yang terjadi sama lo. Lo cak Imin dan Lo Anies Baswedan," kata Nikita.

Tidak hanya menyerang Anies Basweda, Nikita Mirzani juga ungkit kembali janji Anies ketika Pilkada DKI 2017.

Pada Pilpres 2024 ini, Nikita Mirzani menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak hanya memprioritaskan sepak bola, mela...

news | 18:00 WIB

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mendesak agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP...

news | 17:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah bersama D...

news | 16:02 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman ...

news | 16:00 WIB

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan pada periode OktoberN...

news | 14:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah menerbitkan peraturan presiden yang secara tegas mengatur larang...

news | 13:27 WIB

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan agar penyaluran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke sejumlah b...

news | 13:06 WIB

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan kesiapannya mematuhi putusan Mahkamah...

news | 12:00 WIB

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menunda pemberlakuan larangan terhadap aplikasi TikTok. Dalam perinta...

news | 08:15 WIB

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan pembangunan perumahan sosial tidak hanya menjawab kebu...

news | 07:00 WIB