Ada Pelanggaran Pemilu saat Anies Baswedan Kampanye di Gorontalo?, Begini Penjelasannya

Anies Baswedan menilai Gorontalo paling rawan terjadi kecurangan politik.

Baktora | MataMata.com
Rabu, 10 Januari 2024 | 08:26 WIB
Capres nomor 1, Anies Baswedan memberi peparan, saat debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (Instagram/@prabowo)

Capres nomor 1, Anies Baswedan memberi peparan, saat debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (Instagram/@prabowo)

Matamata.com - Dugaan pelanggaran pemilu terjadi saat capres nomor urut 1, Anies Baswedan berkampanye di Gorontalo Senin (8/1/2024). Hal itu diungkapkan oleh Bawaslu Gorontalo seusai pertemuan itu usai.

Seperti diketahui, selesai melakukan debat capres, Anies Baswedan bertolak ke Provinsi Gorontalo untuk kembali berkampanye. Ia bertemu para relawan, termasuk pendukungnya untuk memberikan paparan arah dukungan untuk pemenangan di 14 Februari 2024 mendatang.

Namun kedatangan Anies, justru menimbulkan indikasi pelanggaran pemilu. Bukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang melakukan pelanggaran, melainkan salah satu calon DPD Gorontalo yang harusnya tak hadir dalam kampanye tersebut.

"Ada dari salah satu calon anggota DPD yang seharusnya di PKPU Pasal 20 itu, calon anggota DPD tidak bisa hadir dalam kampanye. Inilah yang sedang kita kaji," ujar Idris Usuli, Ketua Bawaslu Gorontalo, dikutip Rabu (10/1/2024).

Lebih lanjut, Idris mengaku sedang menyelidiki laporan tersebut, termasuk alasan caleg tersebut berada di lingkungan kampanye capres nomor urut 1 ini.

Idris memastika bahwa ada tidaknya pelanggaran tersebut masih bersifat potensi, sehingga perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi.

"Kami Bawaslu Provinsi dan Kota Gorontalo sementara komprehensif-kan kajiannya, artinya ada potensi pelanggaran yang dilakukan," terang dia.

Terpisah, Anies Baswedan dalam pemaparannya di hadapan relawan, indikasi kecurangan politik di Gorontalo. Provinsi Gorontalo sendiri masuk urutan ke sembilan daerah di Indonesia yang paling tidak netral serta urutan ke 12 dengan kasus politik uang, walaupun dengan jumlah pemilihnya yang sedikit.

"Inilah yang perlu kita tekan menjadi lebih baik, dan ini juga memerlukan kerja sama yang baik antara semua pihak terkait," ujar Anies.

Pelanggaran pemilu, seperti politik uang misalnya memang masih menjadi jalan pintas beberapa tim pemenangan untuk mendapatkan suara lebih dari masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Ucap Goblok usai Tanahnya Diungkit Anies, Kiky Saputri: Bapak Mah...

Kendati begitu, praktik politik uang ini nyaris ditinggalkan. Bukan tanpa alasan, masyarakat mulai melihat kapabilitas masing-masing calon yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Pemilu 2024 sendiri tinggal menghitung hari. Tanggal 14 Februari seluruh masyarakat termasuk WNI di seluruh dunia memiliki waktu untuk memilih tiga kandidat capres-cawapres baik itu Ganjar-Mahfud MD (03), Prabowo-Gibran (02) dan Anies-Muhaimin (01).

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginstruksikan percepatan proses lelang proyek pembangunan di Jakarta agar d...

news | 16:30 WIB

Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono, menilai kebijakan penurunan harga pupuk menjadi kado istime...

news | 15:30 WIB

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menyatakan siap memanggil manajemen dan Direktur Utama...

news | 14:30 WIB

Presiden Brazil Luiz Incio Lula da Silva mengajak Indonesia untuk memperkuat sekaligus memperbarui kemitraan strategis y...

news | 14:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekagumannya terhadap Presiden Brazil Luiz Incio Lula da Silva dan menyebut bany...

news | 13:00 WIB

Suasana hangat mewarnai pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Incio Lul...

news | 11:40 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja mencatat sebanyak 938.353 peluang kerja tersedia sepanj...

news | 11:30 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memi...

news | 10:30 WIB

Kapolres Intan Jaya, Kompol Sofian Samakori, mengonfirmasi adanya laporan mengenai meninggalnya pimpinan Kelompok Krimin...

news | 08:15 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mem...

news | 07:00 WIB