Ada Pelanggaran Pemilu saat Anies Baswedan Kampanye di Gorontalo?, Begini Penjelasannya

Anies Baswedan menilai Gorontalo paling rawan terjadi kecurangan politik.

Baktora | MataMata.com
Rabu, 10 Januari 2024 | 08:26 WIB
Capres nomor 1, Anies Baswedan memberi peparan, saat debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (Instagram/@prabowo)

Capres nomor 1, Anies Baswedan memberi peparan, saat debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (Instagram/@prabowo)

Matamata.com - Dugaan pelanggaran pemilu terjadi saat capres nomor urut 1, Anies Baswedan berkampanye di Gorontalo Senin (8/1/2024). Hal itu diungkapkan oleh Bawaslu Gorontalo seusai pertemuan itu usai.

Seperti diketahui, selesai melakukan debat capres, Anies Baswedan bertolak ke Provinsi Gorontalo untuk kembali berkampanye. Ia bertemu para relawan, termasuk pendukungnya untuk memberikan paparan arah dukungan untuk pemenangan di 14 Februari 2024 mendatang.

Namun kedatangan Anies, justru menimbulkan indikasi pelanggaran pemilu. Bukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang melakukan pelanggaran, melainkan salah satu calon DPD Gorontalo yang harusnya tak hadir dalam kampanye tersebut.

"Ada dari salah satu calon anggota DPD yang seharusnya di PKPU Pasal 20 itu, calon anggota DPD tidak bisa hadir dalam kampanye. Inilah yang sedang kita kaji," ujar Idris Usuli, Ketua Bawaslu Gorontalo, dikutip Rabu (10/1/2024).

Lebih lanjut, Idris mengaku sedang menyelidiki laporan tersebut, termasuk alasan caleg tersebut berada di lingkungan kampanye capres nomor urut 1 ini.

Idris memastika bahwa ada tidaknya pelanggaran tersebut masih bersifat potensi, sehingga perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi.

"Kami Bawaslu Provinsi dan Kota Gorontalo sementara komprehensif-kan kajiannya, artinya ada potensi pelanggaran yang dilakukan," terang dia.

Terpisah, Anies Baswedan dalam pemaparannya di hadapan relawan, indikasi kecurangan politik di Gorontalo. Provinsi Gorontalo sendiri masuk urutan ke sembilan daerah di Indonesia yang paling tidak netral serta urutan ke 12 dengan kasus politik uang, walaupun dengan jumlah pemilihnya yang sedikit.

"Inilah yang perlu kita tekan menjadi lebih baik, dan ini juga memerlukan kerja sama yang baik antara semua pihak terkait," ujar Anies.

Pelanggaran pemilu, seperti politik uang misalnya memang masih menjadi jalan pintas beberapa tim pemenangan untuk mendapatkan suara lebih dari masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Ucap Goblok usai Tanahnya Diungkit Anies, Kiky Saputri: Bapak Mah...

Kendati begitu, praktik politik uang ini nyaris ditinggalkan. Bukan tanpa alasan, masyarakat mulai melihat kapabilitas masing-masing calon yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Pemilu 2024 sendiri tinggal menghitung hari. Tanggal 14 Februari seluruh masyarakat termasuk WNI di seluruh dunia memiliki waktu untuk memilih tiga kandidat capres-cawapres baik itu Ganjar-Mahfud MD (03), Prabowo-Gibran (02) dan Anies-Muhaimin (01).

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB