Ada Pelanggaran Pemilu saat Anies Baswedan Kampanye di Gorontalo?, Begini Penjelasannya

Anies Baswedan menilai Gorontalo paling rawan terjadi kecurangan politik.

Baktora | MataMata.com
Rabu, 10 Januari 2024 | 08:26 WIB
Capres nomor 1, Anies Baswedan memberi peparan, saat debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (Instagram/@prabowo)

Capres nomor 1, Anies Baswedan memberi peparan, saat debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (Instagram/@prabowo)

Matamata.com - Dugaan pelanggaran pemilu terjadi saat capres nomor urut 1, Anies Baswedan berkampanye di Gorontalo Senin (8/1/2024). Hal itu diungkapkan oleh Bawaslu Gorontalo seusai pertemuan itu usai.

Seperti diketahui, selesai melakukan debat capres, Anies Baswedan bertolak ke Provinsi Gorontalo untuk kembali berkampanye. Ia bertemu para relawan, termasuk pendukungnya untuk memberikan paparan arah dukungan untuk pemenangan di 14 Februari 2024 mendatang.

Namun kedatangan Anies, justru menimbulkan indikasi pelanggaran pemilu. Bukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang melakukan pelanggaran, melainkan salah satu calon DPD Gorontalo yang harusnya tak hadir dalam kampanye tersebut.

"Ada dari salah satu calon anggota DPD yang seharusnya di PKPU Pasal 20 itu, calon anggota DPD tidak bisa hadir dalam kampanye. Inilah yang sedang kita kaji," ujar Idris Usuli, Ketua Bawaslu Gorontalo, dikutip Rabu (10/1/2024).

Lebih lanjut, Idris mengaku sedang menyelidiki laporan tersebut, termasuk alasan caleg tersebut berada di lingkungan kampanye capres nomor urut 1 ini.

Idris memastika bahwa ada tidaknya pelanggaran tersebut masih bersifat potensi, sehingga perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi.

"Kami Bawaslu Provinsi dan Kota Gorontalo sementara komprehensif-kan kajiannya, artinya ada potensi pelanggaran yang dilakukan," terang dia.

Terpisah, Anies Baswedan dalam pemaparannya di hadapan relawan, indikasi kecurangan politik di Gorontalo. Provinsi Gorontalo sendiri masuk urutan ke sembilan daerah di Indonesia yang paling tidak netral serta urutan ke 12 dengan kasus politik uang, walaupun dengan jumlah pemilihnya yang sedikit.

"Inilah yang perlu kita tekan menjadi lebih baik, dan ini juga memerlukan kerja sama yang baik antara semua pihak terkait," ujar Anies.

Pelanggaran pemilu, seperti politik uang misalnya memang masih menjadi jalan pintas beberapa tim pemenangan untuk mendapatkan suara lebih dari masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Ucap Goblok usai Tanahnya Diungkit Anies, Kiky Saputri: Bapak Mah...

Kendati begitu, praktik politik uang ini nyaris ditinggalkan. Bukan tanpa alasan, masyarakat mulai melihat kapabilitas masing-masing calon yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Pemilu 2024 sendiri tinggal menghitung hari. Tanggal 14 Februari seluruh masyarakat termasuk WNI di seluruh dunia memiliki waktu untuk memilih tiga kandidat capres-cawapres baik itu Ganjar-Mahfud MD (03), Prabowo-Gibran (02) dan Anies-Muhaimin (01).

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shayne Pattynama sebagai amunisi baru untuk mengarungi kompetisi Liga 1. Pelatih Pe...

news | 12:15 WIB

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut hangat kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana lyse, Paris, d...

news | 10:00 WIB

Usia hanyalah angka bagi Tatok Hardiyanto. Atlet para-tenis meja andalan Indonesia ini membuktikan dedikasinya dengan ke...

news | 09:00 WIB

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi, mendorong produk unggulan dari kawasan transmigrasi, termasu...

news | 08:00 WIB

Film Esok Tanpa Ibu karya sutradara asal Malaysia, Ho Wi-ding, memotret fenomena pergeseran peran keluarga di tengah gem...

news | 07:00 WIB

Mantan Menpora Dito Ariotedjo mendatangi KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks M...

news | 15:15 WIB

BRIN instruksikan periset inventarisasi teknologi kapal OceanXplorer untuk memperkuat armada kapal riset nasional dalam ...

news | 13:59 WIB

Perum Bulog siapkan stok pangan 3 kali lipat di Aceh, Sumut, dan Sumbar jelang Ramadhan 2026 untuk antisipasi bencana da...

news | 13:15 WIB

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan gabungkan puluhan BUMD menjadi satu holding mulai pekan depan. Langkah ini demi hapus B...

news | 11:15 WIB

KPK panggil mantan Menpora Dito Ariotedjo terkait kasus korupsi kuota haji yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian n...

news | 11:15 WIB