Ramai Survei Elektabilitas yang Dianggap Unggulkan Satu Paslon Saja, Tim Pemenangan AMIN Pilih Tenang Dulu

Terlepas dari kondisi lembaga survei yang banyak dipertanyakan hasilnya, para Paslon saat ini tengah bersiap melanjutakan agenda yang disiapkan KPU RI.

Baktora | MataMata.com
Rabu, 03 Januari 2024 | 19:53 WIB
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. (Instagram/@anies.cakimin)

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. (Instagram/@anies.cakimin)

Matamata.com - Lembaga survei akhir-akhir ini merilis sejumlah hasil elektabilitas masing-masing paslon menjelang Pemilu 2024. Meski begitu, hasil penghitungan survei itu dianggap oleh sebagian orang mengunggulkan salah satu paslon saja.

Tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN), memilih tenang dulu dengan sejumlah lembaga survei yang menyebutkan paslon nomor urut 2 cukup kuat pada Pilpres 2024 nanti.

AMIN mengaku memilih tenang terlebih dahulu, dibanding buru-buru mengaudit lembaga survei untuk Pilpres 2024.

"Kami melihat sejauh ini belum ada kepanikan, seperti [paslon nomor urut] 3, dan kami percaya dengan kredibilitas lembaga survei," kata Juru Bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena, Rabu (3/1/2024).

AMIN juga memastikan mereka masih cukup yakin dengan kredibilitas lembaga survei saat ini. Meskipun dari sejumlah lembaga survei, menyebutkan Prabowo-Gibran memang dalam puncak elektabilitasnya saat ini.

Maka dari itu, upaya untuk mengaudit para lembaga survei yang dilakukan pihaknya belum menjadi urgensinya. Ia juga mengingatkan bahwa tak mudah lembaga survei memainkan data. Jika memang ada yang berlaku demikian, bakal banyak masyarakat tak mempercayai dan mengabaikan lembaga tersebut.

"Ketika nanti tidak netral, maka akan merugikan sendiri, kami mempercayai itu. Biarlah penilaian bukan dari kami, tetapi dari masyarakat," katanya.

Upaya ini muncul, sebagai tindak lanjut usulan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang mengusulkan dicetuskannya komite independen untuk mengaudit lembaga survei.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate...

news | 15:15 WIB

Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaska...

news | 14:15 WIB

Pemerintah China menepis tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menuding adanya konspirasi antara China, Rus...

news | 13:00 WIB

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin prosesi "Jejak Banon" dalam rangkaian Hajad...

news | 11:15 WIB

Perum Bulog memastikan kualitas stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 3,9 juta ton tetap terjaga demi menja...

news | 10:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah,...

news | 09:15 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ...

news | 08:15 WIB

Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, de...

news | 07:15 WIB

Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman angkat bicara terkait isu yang m...

news | 19:15 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menurunkan tim khusus untuk menangani pemulihan korban aksi demonstrasi d...

news | 18:00 WIB
Tampilkan lebih banyak