RI Peringkat 2 Dunia Ketahanan Energi, Golkar: Buah Strategi Tepat Presiden Prabowo

DPP Partai Golkar puji kebijakan energi Presiden Prabowo yang bawa Indonesia raih peringkat 2 dunia ketahanan energi versi JPMorgan 2026. Simak ulasannya.

Elara | MataMata.com
Kamis, 23 April 2026 | 10:34 WIB
Sekretaris Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi).

Sekretaris Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi).

Matamata.com - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah membawa Indonesia pada level ketahanan energi yang tangguh. Hal ini dibuktikan dengan posisi Indonesia yang kini diakui secara internasional.

“Saya melihat ada penggunaan kewenangan Presiden secara tepat dan terarah. Penunjukan Menteri ESDM yang diperkuat dengan pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi melalui Keppres Januari 2025 adalah langkah kunci,” ujar Abdul Rahman di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurut Abdul, mandat Satgas tersebut sangat krusial untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian. Dengan Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), fragmentasi kebijakan dapat dihindari.

“Desain kelembagaan yang terintegrasi ini membuat sektor energi kita lebih adaptif merespons dinamika global,” lanjutnya.

Ketangguhan energi Indonesia ini juga mendapat pengakuan dunia. Laporan JPMorgan Asset & Wealth Management bertajuk Pandora’s Box: The Global Energy Shock of 2026 menempatkan Indonesia di peringkat ke-2 dunia dalam menghadapi guncangan harga energi global.

Dalam laporan tersebut, tingkat perlindungan energi Indonesia mencapai 77 persen. Angka ini ditopang oleh kekuatan sumber daya domestik seperti batu bara dan gas, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar dalam negeri.

“Capaian ini bukan kebetulan, melainkan hasil desain kebijakan teknokrasi dan eksekusi yang terukur. Di tengah ketidakpastian geopolitik, stabilitas energi menjadi modal utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Abdul.

Meski meraih prestasi internasional, Abdul mengingatkan agar pemerintah tetap waspada terhadap tantangan ketersediaan energi domestik dan ketergantungan impor. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung langkah strategis kementerian terkait.

“Publik perlu memberi kesempatan dan dukungan bagi kebijakan Kementerian ESDM, mulai dari memastikan ketersediaan BBM, menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil, hingga penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang transparan,” pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Strategi Menko AHY Kembangkan Jaringan Kereta Api Nasional untuk Atasi ODOL

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB

Kejagung memeriksa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus korupsi PT AKT. Simak perkembangan terbaru penetapan ter...

news | 10:00 WIB

Wamentan Sudaryono mengumumkan stok beras pemerintah tembus 5 juta ton per April 2026, rekor tertinggi dalam sejarah RI....

news | 09:15 WIB

Jepang menetapkan Indonesia sebagai negara ketiga paling menjanjikan untuk investasi jangka panjang. Sektor otomotif dan...

news | 08:30 WIB

PKB merespons usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode. Simak alasan PKB menyebut ...

news | 07:15 WIB

KPK menyebut Khalid Basalamah dan sejumlah biro haji telah mengembalikan uang terkait kasus korupsi kuota haji. KPK imba...

news | 06:00 WIB