Pemerintah Bidik Pembangunan 2.772 Km Jalur Kereta Api di Kalimantan

matamata.com - Pemerintah tengah membidik pembangunan jalur kereta api sepanjang 2.772 kilometer di Pulau Kalimantan. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung efisiensi distribusi logistik di pulau tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa rencana besar tersebut saat ini masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan matang oleh pemerintah.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” ujar AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

AHY menjelaskan, pemerintah akan segera membentuk komite khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Komite ini bertugas mengakomodasi masukan sekaligus menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

Hingga saat ini, AHY mengungkapkan bahwa Pulau Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api sama sekali, sehingga catatan panjang jalur di wilayah tersebut masih nol kilometer. Padahal, Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor mineral, yang sangat membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi massal.

Pembangunan jalur ini diproyeksikan akan membuka konektivitas antarprovinsi, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat. Selain meningkatkan mobilitas warga, keberadaan kereta api diharapkan mampu memangkas biaya logistik komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi darat dan sungai.

“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” tambah AHY.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu dimulainya konstruksi maupun rute spesifik yang akan dibangun. Hal ini dikarenakan proyek tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif lintas sektoral demi memastikan keberlanjutan dan efektivitas anggaran. (Antara)