Program Makan Bergizi Gratis BGN: Berdayakan UMKM dan Bumdes di Daerah Bencana Aceh

Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga koperasi di daerah terdampak bencana untuk menjadi pemasok bahan pangan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Elara | MataMata.com
Sabtu, 18 April 2026 | 06:15 WIB
Program Makan Bergizi Gratis BGN: Berdayakan UMKM dan Bumdes di Daerah Bencana Aceh

Program Makan Bergizi Gratis BGN: Berdayakan UMKM dan Bumdes di Daerah Bencana Aceh

matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga koperasi di daerah terdampak bencana untuk menjadi pemasok bahan pangan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata BGN dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang sedang bangkit dari dampak bencana.

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menyatakan bahwa pihaknya terus memotivasi pelaku usaha lokal, termasuk kelompok tani, untuk mengambil peran sebagai penyedia kebutuhan pangan program nasional tersebut.

"Kami mendorong pelaku UMKM, Bumdes, koperasi, hingga kelompok tani di wilayah terdampak bencana untuk bangkit dan menjadi pemasok bahan pangan serta kebutuhan lainnya untuk Program MBG," ujar Tengku Syahdana di Banda Aceh, Jumat (17/4).

Syahdana menjelaskan, Program MBG tidak hanya dirancang untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pengolah makanan.

Menurutnya, setiap SPPG membutuhkan pasokan bahan pangan segar seperti sayuran, buah-buahan, hingga daging dengan volume mencapai ratusan kilogram per hari.

"Kebutuhan bahan pangan yang besar ini adalah peluang emas bagi pelaku UMKM dan koperasi desa. Kami ingin mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana di Provinsi Aceh," tambahnya.

Dalam implementasinya, BGN juga menginstruksikan pihak SPPG untuk aktif menggandeng mitra lokal sebagai pemasok tetap. Tidak sekadar membeli, SPPG diharapkan memberikan pendampingan intensif agar produk yang dihasilkan masyarakat memenuhi standar kualitas dan kapasitas produksi yang ditetapkan.

"Kami berharap ada pendampingan kepada pelaku usaha lokal agar kualitas produksi mereka terjaga dan konsisten memenuhi standar Program MBG," pungkas Syahdana. (Antara)

Baca Juga: Misteri Kamar 402, Anggy Umbara Garap Kengerian Rumah Sakit di Korea

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Delapan orang diperiksa intensif dan rua...

news | 11:23 WIB

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur kawasan bebas pajak, lembag...

news | 11:19 WIB

Dinas ESDM mencatat luas wilayah tambang berizin (IUP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 299,86 hektare yang dike...

news | 09:52 WIB

Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP terkait dugaan tinda...

news | 09:48 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Ia mengi...

news | 07:30 WIB