Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai bertemu Menteri Lingkungan Hidup di Makassar, beberapa waktu lalu. ANTARA/Nur Suhra Wardyah
Matamata.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengucurkan investasi sebesar Rp3 triliun untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pendanaan proyek ini akan dikelola melalui skema sinergi antara pemenang tender dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
"Nilai investasinya kurang lebih Rp3 triliun yang akan didukung oleh pemenang tender bersama dengan Danantara," ungkap Munafri di Makassar, Senin (6/4/2026).
Proyek PSEL ini dirancang sebagai solusi aglomerasi untuk menangani peningkatan volume sampah di tiga wilayah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. Dengan teknologi terbarukan, fasilitas ini mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari.
Rinciannya, PSEL akan menyerap 800 ton sampah dari Makassar, 150 ton dari Gowa, dan 50 ton dari Maros setiap harinya. Proses konversi energi ini diproyeksikan menghasilkan daya listrik sekitar 20 hingga 25 Megawatt (MW).
"Program ini dirancang agar persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antar-wilayah (Mamminasata)," tambah Munafri.
Pemkot Makassar sendiri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan TPA Tamangapa. Dari luasan tersebut, tujuh hektare akan dialokasikan khusus untuk tapak fasilitas PSEL. Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan efisiensi bahan baku, mengingat 20-25 persen timbunan sampah lama di TPA tersebut masih layak olah.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengadaan PSEL kini berada di bawah kendali langsung Danantara. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas keuangan proyek, terutama terkait adanya subsidi pembelian listrik sebesar 20 persen untuk seluruh PSEL di Indonesia.
"Semua di bawah kendali Danantara untuk menjaga keuangannya secara nasional, jadi tidak ada yang dikelola murni oleh swasta," jelas Hanif.
Selain aspek teknologi, Menteri Hanif juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui program nasional pemilahan sampah yang akan dimulai tahun ini. Menurutnya, pemilahan dari sumber atau rumah tangga adalah kunci keberhasilan hilirisasi sampah.
Baca Juga: Menko PMK: Kebijakan NTA Penting untuk Jamin Kesejahteraan Generasi Sandwich
"Pilah sampah itu wajib. Tahun ini kita gelar program nasional. Sederhana, tapi harus dimulai dari kebiasaan di tingkat rumah tangga," tegasnya. (Antara)