Investasi Rp3 Triliun, Pemerintah Bangun Proyek PSEL di Makassar untuk Olah Sampah Aglomerasi

Pemerintah pusat investasikan Rp3 triliun untuk pembangunan PSEL di TPA Tamangapa Makassar. Proyek aglomerasi ini bakal olah 1.000 ton sampah per hari menjadi listrik.

Elara | MataMata.com
Senin, 06 April 2026 | 14:00 WIB
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai bertemu Menteri Lingkungan Hidup di Makassar, beberapa waktu lalu. ANTARA/Nur Suhra Wardyah

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai bertemu Menteri Lingkungan Hidup di Makassar, beberapa waktu lalu. ANTARA/Nur Suhra Wardyah

Matamata.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengucurkan investasi sebesar Rp3 triliun untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pendanaan proyek ini akan dikelola melalui skema sinergi antara pemenang tender dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Nilai investasinya kurang lebih Rp3 triliun yang akan didukung oleh pemenang tender bersama dengan Danantara," ungkap Munafri di Makassar, Senin (6/4/2026).

Proyek PSEL ini dirancang sebagai solusi aglomerasi untuk menangani peningkatan volume sampah di tiga wilayah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. Dengan teknologi terbarukan, fasilitas ini mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari.

Rinciannya, PSEL akan menyerap 800 ton sampah dari Makassar, 150 ton dari Gowa, dan 50 ton dari Maros setiap harinya. Proses konversi energi ini diproyeksikan menghasilkan daya listrik sekitar 20 hingga 25 Megawatt (MW).

"Program ini dirancang agar persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antar-wilayah (Mamminasata)," tambah Munafri.

Pemkot Makassar sendiri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan TPA Tamangapa. Dari luasan tersebut, tujuh hektare akan dialokasikan khusus untuk tapak fasilitas PSEL. Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan efisiensi bahan baku, mengingat 20-25 persen timbunan sampah lama di TPA tersebut masih layak olah.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengadaan PSEL kini berada di bawah kendali langsung Danantara. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas keuangan proyek, terutama terkait adanya subsidi pembelian listrik sebesar 20 persen untuk seluruh PSEL di Indonesia.

"Semua di bawah kendali Danantara untuk menjaga keuangannya secara nasional, jadi tidak ada yang dikelola murni oleh swasta," jelas Hanif.

Selain aspek teknologi, Menteri Hanif juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui program nasional pemilahan sampah yang akan dimulai tahun ini. Menurutnya, pemilahan dari sumber atau rumah tangga adalah kunci keberhasilan hilirisasi sampah.

Baca Juga: Menko PMK: Kebijakan NTA Penting untuk Jamin Kesejahteraan Generasi Sandwich

"Pilah sampah itu wajib. Tahun ini kita gelar program nasional. Sederhana, tapi harus dimulai dari kebiasaan di tingkat rumah tangga," tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Konferensi Tinjauan ke-11 Perjanjian Nuklir NPT berakhir tanpa kesepakatan. Sekjen PBB Antonio Guterres ungkap kekecewaa...

news | 13:57 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan di tengah konflik geopolitik global s...

news | 13:53 WIB

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta Kabinet Merah Putih menghentikan pembangunan kantor mewah dan mengalihkan...

news | 13:51 WIB

China kritik keras rencana Jepang menaikkan anggaran pertahanan hingga 5 persen PDB dan menolak pengerahan sistem rudal ...

news | 13:47 WIB

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung panen raya udang di BUBK Kebumen dengan Maung Garuda. Proyek strategis ini s...

news | 11:45 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat literasi digital dan mengaudit pemblokiran situs judi online s...

news | 13:27 WIB

Kementerian ESDM mencatat PNBP sektor minerba tembus Rp56 triliun per 15 Mei 2026 berkat hilirisasi proyek smelter Freep...

news | 13:24 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) merespons langsung demonstrasi JMI terkait dugaan penyimpangan pengadaan Program Makan Bergizi...

news | 13:18 WIB

Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah cepat Kemlu RI dan pemerintah Turki dalam membebaskan 9 WNI relawan kemanusiaan Ga...

news | 12:00 WIB

Kementerian HAM menyiapkan program beasiswa peliputan dan penguatan perlindungan bagi jurnalis sepanjang 2026 demi mengi...

news | 11:32 WIB