Menko PMK: Kebijakan NTA Penting untuk Jamin Kesejahteraan Generasi Sandwich

Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya National Transfer Accounts (NTA) untuk menjaga produktivitas dan meringankan beban ekonomi generasi sandwich di Indonesia.

Elara | MataMata.com
Senin, 06 April 2026 | 13:00 WIB
Tangkapan virtual Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam agenda Dialog Menuju Kesejahteraan Antar-Generasi di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (6/4/2026). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

Tangkapan virtual Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam agenda Dialog Menuju Kesejahteraan Antar-Generasi di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (6/4/2026). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kemampuan generasi sandwich dalam menopang ekonomi keluarga memiliki batasan.

Menurutnya, diperlukan kebijakan berbasis data melalui National Transfer Accounts (NTA) agar kelompok usia produktif ini tidak menanggung beban yang berlebihan.

"Generasi sandwich itu harus produktif. Kalau tidak, mereka tidak bisa menopang ke bawah (anak-anak) dan tidak bisa menopang ke atas (lansia). Namun, kemampuan mereka juga ada batasnya," ujar Pratikno dalam dialog "Menuju Kesejahteraan Antar-Generasi" di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Pratikno menjelaskan, NTA berfungsi sebagai alat ukur aliran sumber daya ekonomi antar-usia. Alat ini memetakan interaksi antara kelompok konsumen (anak-anak), usia produktif (sandwich generation), dan lansia melalui mekanisme pajak, keluarga, serta aset.

Dengan NTA, pemerintah dapat menghindari pengambilan kebijakan yang hanya berdasarkan perasaan atau intuisi semata. Instrumen ini memungkinkan penentuan prioritas yang akurat, misalnya dalam menyeimbangkan anggaran pendidikan anak dengan layanan kesehatan lansia.

"Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia. Siapa yang membiayai anak-anak bersekolah? Siapa yang membayar rumah sakit untuk kakek-nenek kita? Generasi produktif inilah yang memproduksi hasil ekonomi sembari menanggung beban keduanya," jelasnya.

Lebih lanjut, Pratikno menyebutkan bahwa NTA merupakan alat proyeksi strategis menuju Indonesia Emas 2045. Data tersebut membantu pemerintah menyiapkan kebutuhan guru, dokter, hingga infrastruktur yang sesuai dengan perubahan struktur usia penduduk di masa depan.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi bonus demografi dan penguatan sistem transfer publik untuk mengantisipasi fenomena aging population (penuaan penduduk). Pratikno berharap seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah menjadikan NTA sebagai basis kebijakan.

"Kebijakan di daerah bisa berbeda-beda. Di satu wilayah mungkin fokus pada pendidikan anak, sementara di daerah lain lebih mendesak penyiapan klinik lansia atau bantuan sosial untuk orang tua. NTA memberikan data untuk itu," pungkas Menko PMK. (Antara)

Baca Juga: Wapres Gibran Dukung Pawai Paskah GMIT Masuk Agenda Wisata Rohani Nasional

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kemendikdasmen menegaskan anak usia di bawah 7 tahun (minimal 5,5 tahun) tetap bisa masuk SD melalui aturan Permendikdas...

news | 15:30 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan siap mencopot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama jika terbukti menerima suap di k...

news | 14:15 WIB

Kemensos menggelar lelang terbuka 6,2 kg emas dan ratusan mutiara senilai Rp10,1 miliar. Seluruh hasil lelang akan digun...

news | 13:24 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimistis IHSG bakal meroket naik setelah investor memahami peran PT DSI, BUMN ekspor baru ...

news | 13:19 WIB

Kementerian ESDM tengah menyusun skema distribusi CNG 3 kg pengganti LPG 3 kg. Simak jadwal uji coba, lokasi piloting, d...

news | 11:25 WIB

KPK menyatakan dukungan penuh pada program Makan Bergizi Gratis, namun memberikan catatan keras terkait pengawasan angga...

news | 10:15 WIB

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai pidato Presiden Prabowo soal KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR mampu menj...

news | 09:19 WIB

Anggota Komisi VII DPR mengusulkan anggaran 1.000 bioskop desa di APBN 2027. Langkah ini diambil demi menyelamatkan ruma...

news | 08:00 WIB

Menbud Fadli Zon menjajaki kerja sama strategis dengan delegasi Tiongkok (CAEDA & GDTTC) untuk investasi industri film, ...

news | 07:00 WIB

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membidik target investasi pariwisata hingga Rp63,5 triliun pada 2026. Fokus diarahkan ...

news | 06:00 WIB