Target Investasi Pariwisata 2026 Rp63,5 Triliun, Kemenpar Fokus Sasar 13 Destinasi

Matamata.com - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membidik target investasi pariwisata hingga Rp63,5 triliun sepanjang tahun 2026. Target ambisius ini ditetapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2025–2029.

Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa, mengungkapkan bahwa realisasi investasi tersebut nantinya akan difokuskan pada tiga destinasi regeneratif dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

Langkah ini diambil demi memecah konsentrasi investasi yang selama tahun 2025 lalu masih menumpuk di tiga wilayah regeneratif, yakni Bali, Jakarta Raya, dan Kepulauan Riau.

"Dari target 65 persen yang harus terpenuhi di 13 destinasi itu, 70 persennya saat ini masih ada di destinasi regeneratif. Artinya, serapan di DPP lainnya masih sangat kecil,” ujar Rizki dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Adapun 10 DPP yang akan digenjot investasinya meliputi Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Likupang (Sulawesi Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat Daya).

Demi mencapai target tersebut, Kemenpar mendorong penguatan sinergi lintas sektor guna meningkatkan daya tarik investasi di daerah potensial. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan memfasilitasi pertemuan antara daerah dan pemodal.

"Menteri Pariwisata telah meminta kami membuat satu forum khusus. Tujuannya, agar daerah-daerah yang memiliki proyek potensial bisa langsung dipertemukan dengan calon investor," lanjut Rizki.

Kendati demikian, Rizki mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) juga proaktif. Pemda diminta menyiapkan proyek investasi secara matang (clear and clean) agar layak jual dan menarik di mata investor. Kesiapan ini harus didukung oleh peningkatan infrastruktur, konektivitas, serta diversifikasi produk layanan pariwisata.

Lebih lanjut, penciptaan iklim investasi yang kondusif lewat penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum menjadi poin krusial yang wajib dibenahi di tingkat daerah. Pemda juga diharapkan peka terhadap preferensi tren wisatawan global saat ini.

"Ada tren-tren yang sedang berkembang di pasar global yang akan berpengaruh pada produk wisata. Jadi, pemda harus cerdas mengaitkan potensi daerah dengan tren tersebut," tambahnya.

Baca Juga: Prabowo Longgarkan Aturan Dana Hasil Ekspor Migas, Maksimal Hanya Wajib Setor 30 Persen

Senada dengan hal itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, turut mengajak pemerintah daerah dan para pelaku industri untuk lebih agresif dalam melakukan promosi berbasis digital.

"Kami ingin mengajak pemda, asosiasi, dan industri untuk berkolaborasi. Penting bagi kita semua untuk memaksimalkan digital promotion agar jangkauannya lebih masif," pungkas Made. (Antara)