Kementerian ESDM Matangkan Skema Distribusi CNG 3 Kg, Tabung Pakai Sistem Pinjam

Kementerian ESDM tengah menyusun skema distribusi CNG 3 kg pengganti LPG 3 kg. Simak jadwal uji coba, lokasi piloting, dan aturan main tabungnya di sini.

Elara | MataMata.com
Kamis, 21 Mei 2026 | 11:25 WIB
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memberi keterangan ketika ditemui di sela-sela IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memberi keterangan ketika ditemui di sela-sela IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Matamata.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema distribusi Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram. Pemerintah memastikan skema ini akan tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat, salah satunya dengan meniadakan kewajiban membeli tabung gas baru.

"Tabung itu milik badan usaha atau supplier gasnya. Jadi, skema yang sedang dibuat sekarang masyarakat tidak diharuskan beli tabung. Tabungnya pinjam," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, di sela-sela pergelaran IPA Convex di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2025) malam.

Nantinya, pemerintah akan memberlakukan pembatasan alokasi tabung CNG 3 kg per rumah tangga. Mekanisme penukarannya pun akan mengadopsi pola distribusi LPG yang sudah berjalan saat ini, di mana masyarakat tinggal menukarkan tabung kosong saat gas habis.

Laode menjelaskan, fokus pemerintah dalam tiga bulan ke depan adalah menguji aspek keamanan tabung CNG 3 kg tersebut. Untuk melakukan uji kelayakan yang valid, dibutuhkan tabung riil dalam jumlah besar.

"Untuk bisa mendapatkan tabung yang riil, minimum kita harus pesan itu 100 ribu unit," ucap Laode.

Dalam masa penjajakan ini, calon badan usaha CNG 3 kg akan mengimpor 100 ribu unit tabung dari China untuk keperluan pengujian. Laode menegaskan bahwa pengadaan tabung tersebut murni dilakukan oleh pihak swasta atau calon badan usaha, bukan menggunakan anggaran pemerintah.

"Ini yang melakukan (impor) calon badan usahanya, ya. Bukan kami (Kementerian ESDM). Mereka yang sedang berproses sekarang," tegasnya.

Setelah aspek keamanan terpenuhi dan mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), pemerintah baru akan memulai proyek percontohan (piloting). Implementasi awal dijadwalkan menyasar kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

"Bisa saja (implementasi awalnya) akhir-akhir tahun ini," tambah Laode.

Ditemui secara terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa uji coba untuk CNG ukuran 3 kilogram ini akan dilakukan di dua negara, yakni China dan Indonesia. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang pemerintah untuk menekan ketergantungan pada impor energi.

Baca Juga: KPK Dukung Program Makan Bergizi Gratis Lewat Penguatan Pencegahan Korupsi

"Pemerintah terus mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kilogram guna mengurangi ketergantungan impor energi. Oleh karena itu, uji coba akan terus dilakukan," kata Bahlil.

Sebenarnya, teknologi CNG bukan hal baru di Indonesia. Gas alam terkompresi ini sudah jamak digunakan di sektor perhotelan, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hanya saja, pemanfaatannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10 hingga 20 kilogram.

Bahlil mengungkapkan, tantangan terbesar dalam memproduksi tabung CNG ukuran kecil (setara LPG 3 kg) terletak pada aspek teknis. Sebab, tekanan gas CNG jauh lebih tinggi dibanding LPG, yakni mencapai 200 hingga 250 bar, sehingga membutuhkan material tabung yang ekstra kuat dan aman.

Meski demikian, program ini dinilai sangat strategis lantaran CNG memiliki keunggulan dari sisi hulu. Seluruh bahan baku CNG tersedia melimpah di dalam negeri. Terlebih, pemerintah baru-baru ini menemukan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang diproyeksikan penuh untuk memenuhi kebutuhan domestik. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyatakan dukungan penuh pada program Makan Bergizi Gratis, namun memberikan catatan keras terkait pengawasan angga...

news | 10:15 WIB

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai pidato Presiden Prabowo soal KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR mampu menj...

news | 09:19 WIB

Anggota Komisi VII DPR mengusulkan anggaran 1.000 bioskop desa di APBN 2027. Langkah ini diambil demi menyelamatkan ruma...

news | 08:00 WIB

Menbud Fadli Zon menjajaki kerja sama strategis dengan delegasi Tiongkok (CAEDA & GDTTC) untuk investasi industri film, ...

news | 07:00 WIB

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membidik target investasi pariwisata hingga Rp63,5 triliun pada 2026. Fokus diarahkan ...

news | 06:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto melonggarkan aturan Dana Hasil Ekspor (DHE) sektor hulu migas. Pengusaha hanya wajib setor mak...

news | 18:21 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri memangkas birokrasi dan mempercepat izin usaha. Prabowo tegaskan...

news | 14:27 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF 2027 di Rapat Paripurna menj...

news | 12:30 WIB

Kemlu RI mengonfirmasi 9 WNI peserta misi kemanusiaan Flotilla Gaza, termasuk 3 jurnalis nasional, ditangkap militer Isr...

news | 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan sampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR RI. Simak tantangan geopolitik...

news | 11:26 WIB