Kasus Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Jalani Sidang Lanjutan di PN Jakpus

Nadiem Makarim kembali jalani sidang korupsi Chromebook di PN Jakpus usai operasi keempat. Simak rincian dakwaan kerugian negara Rp2,18 triliun di sini.

Elara | MataMata.com
Senin, 30 Maret 2026 | 14:12 WIB
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Matamata.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, kembali menghadiri persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Senin (30/3/2026).

Nadiem hadir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah menjalani operasi keempat akibat penyakit yang dideritanya.

Dalam sidang beragenda pemeriksaan ahli tersebut, Nadiem mengungkapkan kondisi kesehatannya yang belum stabil. Ia menyebut baru saja menjalani tindakan medis besar pada pekan lalu.

"Sekitar enam hari lalu saya menjalani operasi keempat. Ternyata ada kemunduran, jadi harus mengulang lagi dari awal," ujar Nadiem di persidangan.

Lantaran kondisi tersebut, status penahanan Nadiem sempat dibantarkan (penundaan penahanan sementara untuk alasan kesehatan) sejak 14 hingga 29 Maret 2026. Berdasarkan laporan resume medis terbaru, Nadiem dijadwalkan akan kembali menjalani operasi lanjutan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, persidangan yang dijadwalkan pada Kamis (12/3/2026) sempat tertunda karena Nadiem harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung, Roy Riady, mengonfirmasi bahwa saat itu terdakwa memang memerlukan rawat inap mendesak.

Dakwaan Kerugian Negara Rp2,18 Triliun Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran 2020–2022.

Jaksa menyebut perbuatan tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,18 triliun. Kerugian tersebut terdiri dari Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan dan 44,05 juta dolar AS (setara Rp621,39 miliar) akibat pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat.

Nadiem diduga menerima aliran dana sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Jaksa memaparkan bahwa sebagian besar sumber dana tersebut berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Hal ini juga dikaitkan dengan lonjakan harta kekayaan Nadiem dalam LHKPN 2022 yang mencatatkan kepemilikan surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Baca Juga: Wamenhaj Siapkan Strategi Baru Layanan Kesehatan Haji, Fokus pada Jamaah Lansia

Dalam menjalankan aksinya, Nadiem didakwa bekerja sama dengan tiga terdakwa lain, yakni Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara itu, satu orang lainnya bernama Jurist Tan hingga kini masih berstatus buron.

Atas perbuatannya, Nadiem terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB