BGN Dorong Inovasi Menu MBG: Kualitas Bintang Lima dengan Harga Rp10 Ribu

Kepala BGN Dadan Hindayana targetkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kualitas bintang lima dengan harga Rp10 ribu melalui inovasi ahli gizi dan koki profesional.

Elara | MataMata.com
Kamis, 19 Maret 2026 | 13:15 WIB
Kepala BGN Dadan HIndayana (tengah, berkopiah) dalam acara buka bersama di Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/3/2026). ANTARA/HO-BGN.

Kepala BGN Dadan HIndayana (tengah, berkopiah) dalam acara buka bersama di Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/3/2026). ANTARA/HO-BGN.

Matamata.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mendorong lahirnya inovasi menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara ahli gizi dan koki profesional untuk menciptakan hidangan berkualitas tinggi namun tetap dengan harga terjangkau.

"Saya berharap muncul inovasi makanan dari ahli gizi dan chef profesional, sehingga lahir ciri khas Program MBG yang kualitasnya sekelas bintang lima, tetapi sesuai dengan harga bahan baku program yakni Rp10 ribu," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Dadan menjelaskan bahwa inovasi produk menjadi krusial, terutama saat memasuki bulan Ramadhan. Pada periode ini, makanan yang disajikan tidak hanya dituntut bergizi dan segar, tetapi juga harus memiliki daya tahan lebih lama (masa simpan yang baik).

"Inovasi produk ini penting terkait program selama bulan Ramadhan. Kita butuh makanan berkualitas tinggi dan segar, namun tetap tahan lama. Ini adalah tantangannya," ucap Dadan.

Selain soal menu, Dadan menyoroti pertumbuhan pesat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam setahun terakhir, jumlah unit meningkat signifikan dari 1.000 unit pada Ramadhan tahun lalu menjadi sekitar 25.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia mengakui bahwa peningkatan skala besar ini membawa tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas layanan. Terkait beberapa unit SPPG yang sempat viral dan menjadi sorotan publik, Dadan menilai jumlah tersebut masih tergolong kecil dibandingkan total unit yang beroperasi.

"Jika ada 62 unit yang viral dari total 25 ribu, secara persentase sebetulnya kecil. Namun, itulah yang dilihat oleh masyarakat," tuturnya.

Dadan menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan internal akan terus dilakukan guna memastikan kualitas layanan MBG merata di seluruh daerah. Ia juga mewanti-wanti seluruh petugas agar tetap patuh pada petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Kita harus terus melakukan perbaikan ke dalam agar kualitas merata. Tidak boleh ada satu pun SPPG yang menyimpang dari juknis dan SOP yang telah ditetapkan," pungkas Dadan. (Antara)

Baca Juga: Jusuf Kalla Desak Israel Segera Buka Kembali Masjid Al-Aqsa

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB