Ketua Komisi III DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Sudah Disepakati Seluruh Fraksi

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tegaskan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sudah final dalam APBN. Seluruh fraksi setuju, kini fokus pada pengawasan.

Elara | MataMata.com
Rabu, 04 Maret 2026 | 10:45 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. ANTARA/HO-DPR RI/am.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. ANTARA/HO-DPR RI/am.

Matamata.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasan mengenai persetujuan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 sudah selesai. Menurutnya, fokus DPR saat ini bukan lagi memperdebatkan nilai anggaran, melainkan mengawasi pelaksanaannya di lapangan.

Pernyataan ini merespons adanya sejumlah anggota DPR yang kembali mempersoalkan alokasi anggaran MBG. Habiburokhman memastikan bahwa anggaran tersebut telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI, baik untuk tahun anggaran 2025 maupun 2026.

"Sebagaimana yang tertuang dalam APBN, seluruh fraksi sudah bulat (setuju)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Politikus Partai Gerindra ini juga mengingatkan rekan sejawatnya bahwa nilai seorang politisi terletak pada keberpihakan kepada rakyat kecil dan konsistensi sikap. Ia meminta agar tidak ada pihak yang bersuara hanya demi kepentingan popularitas sesaat.

"Jangan sampai sikap dan ucapan timbul karena nafsu cari panggung," tegasnya.

Menanggapi kritik mengenai masuknya MBG ke dalam pos anggaran pendidikan, Habiburokhman menjelaskan bahwa secara faktual hal itu memiliki landasan kuat. Ia beralasan, penerima manfaat MBG adalah para siswa yang merupakan elemen terpenting dalam sistem pendidikan nasional.

Lebih lanjut, ia menjamin tidak ada alokasi anggaran krusial yang dihapus demi MBG. Langkah yang diambil pemerintah dan DPR justru memangkas kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak efisien dan rawan dikorupsi di sektor terkait.

"MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk masa depan anak-anak kita. Sekarang tinggal kita awasi agar tidak ada penyimpangan," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB