Badan Gizi Nasional Hentikan Sementara 49 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 49 SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk evaluasi standar keamanan pangan. Simak penjelasannya.

Elara | MataMata.com
Selasa, 03 Maret 2026 | 12:15 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. ANTARA/HO-BGN.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. ANTARA/HO-BGN.

Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara (suspend) operasional 49 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh dan pembenahan sistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan standar higienitas, keamanan pangan, dan kepatuhan prosedur operasional tetap terjaga.

"Total SPPG yang saat ini kami suspend sebanyak 49 unit. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan dan pengawasan ketat yang terus kami lakukan," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (3/3).

Meski demikian, Dadan menyebutkan bahwa dari total unit yang dihentikan, empat SPPG telah diizinkan beroperasi kembali. Keempat unit tersebut berada di Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Papua, setelah dinyatakan memenuhi standar perbaikan yang ditetapkan BGN.

Prioritas Keamanan Pangan Mekanisme penghentian sementara diberlakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek operasional, kualitas bahan baku, maupun prosedur keamanan pangan di lapangan.

Selama masa suspend, pengelola SPPG diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum diperbolehkan melayani kembali para penerima manfaat.

"Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, tetapi memastikan kualitas dan keamanan layanan. Jika sudah memenuhi standar kembali, tentu kami izinkan beroperasi lagi," tegas Dadan.

BGN berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan guna menekan potensi insiden kesehatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Hal ini sejalan dengan target pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional secara akuntabel dan aman.

"Evaluasi ini dilakukan agar setiap porsi makanan yang diterima anak-anak kita benar-benar terjamin mutunya sesuai standar nasional," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Kemenhut Izinkan Pemanfaatan Kayu Hanyutan untuk Rekonstruksi Pascabencana Sumatra

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB