Harga Pangan Terbaru 2026: Satgas Bapanas Pantau Ribuan Titik Jelang Ramadan

Satgas Pangan Bapanas awasi 9.138 titik di seluruh Indonesia. Sejumlah harga pangan mulai turun, namun izin usaha nakal dicabut dan pengawasan Minyakita diperketat.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 13 Februari 2026 | 06:00 WIB
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI selaku Ketua Pelaksana Satgas, I Gusti Ketut Astawa saat Rapat Koordinasi Satgas Saber Pelanggaran Pangan. ANTARA/HO-Bapanas

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI selaku Ketua Pelaksana Satgas, I Gusti Ketut Astawa saat Rapat Koordinasi Satgas Saber Pelanggaran Pangan. ANTARA/HO-Bapanas

Matamata.com - Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan mencatat hasil signifikan dalam pengawasan pangan nasional. Sepanjang pekan pertama Februari 2026, Satgas telah memantau 9.138 titik di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa pengawasan intensif ini berdampak langsung pada penurunan harga sejumlah komoditas strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.

"Harga ayam ras, telur ayam, daging sapi segar, cabai merah keriting, Minyakita, serta beras medium dan premium mulai menunjukkan tren penurunan, meskipun beberapa di antaranya masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)," ujar Astawa dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

Tindakan Tegas dan Pencabutan Izin Astawa merinci, dari total pemantauan, mayoritas menyasar pedagang dan pengecer di 5.939 titik, diikuti ritel modern (1.472 titik), grosir (967 titik), distributor (554 titik), produsen (136 titik), dan agen (70 titik).

Tak sekadar memantau, Satgas juga mengambil langkah tegas terhadap pelanggar. Sebanyak 128 surat teguran diterbitkan, 400 instruksi pengisian stok kosong dijalankan, dan 33 sampel pangan diambil untuk uji laboratorium.

"Kami juga merekomendasikan pencabutan satu izin usaha dan dua izin edar bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan HET/HAP serta standar keamanan pangan. Ini menjadi peringatan keras agar semua pihak mematuhi aturan," tegasnya.

Rapor Merah Minyakita dan Wilayah 3TP Meski secara umum terkendali, Bapanas mencatat beberapa komoditas masih memerlukan perhatian khusus, terutama di wilayah Indonesia Timur dan daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP). Komoditas tersebut meliputi beras premium Zona III, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan gula konsumsi.

Khusus untuk Minyakita, Astawa menyebut produk ini paling banyak dikeluhkan masyarakat melalui hotline pengaduan. Menanggapi hal itu, Satgas Pangan Pusat akan terjun langsung memeriksa rantai distribusi dari produsen hingga pengecer untuk memastikan harga sesuai HET Rp15.700 per liter.

"Kami mendorong Perum Bulog dan BUMN Pangan untuk segera melakukan intervensi di wilayah yang harganya masih tinggi. Kami tidak ragu menindak tegas setiap pelanggaran," kata Astawa.

Intervensi Pemerintah Selain pengawasan, pemerintah terus memperkuat stok melalui penyaluran beras SPHP sebanyak 28.765 ton. Pasokan ini didistribusikan melalui Gerakan Pangan Murah, ritel modern, pasar tradisional, hingga outlet binaan pemerintah daerah.

Baca Juga: Bahlil Tegaskan Produksi Batu Bara Tetap Dipangkas demi Dongkrak Harga dan Warisan Anak Cucu

Menutup keterangannya, Astawa menegaskan pengawasan akan terus ditingkatkan guna menghadapi momentum Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026. Masyarakat juga diimbau aktif melaporkan temuan pelanggaran melalui hotline yang tersedia. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB