Indonesia-UEA Kaji Kebijakan Bebas Visa dan Penambahan Rute Penerbangan Langsung

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka peluang kajian pembebasan visa secara timbal balik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Langkah strategis ini diharapkan dapat mempermudah mobil

Elara | MataMata.com
Rabu, 11 Februari 2026 | 13:15 WIB
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (ketujuh kanan), bersama Dubes UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Aldhahheri (kelima kiri), dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Selasa (10/2/2026). ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (ketujuh kanan), bersama Dubes UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Aldhahheri (kelima kiri), dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Selasa (10/2/2026). ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka peluang kajian pembebasan visa secara timbal balik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Langkah strategis ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga kedua negara serta mendukung layanan bagi jamaah umrah.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menko Yusril dengan Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Aldhahheri, di Jakarta. Menko Yusril menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis.

“Selain keimigrasian, pembentukan Danantara sebagai lembaga investasi pemerintah serta kerja sama dengan Dubai Fund diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yusril dalam keterangannya, Rabu (11/2).

Ekspansi Penerbangan Abu Dhabi ke Medan dan Surabaya Merespons penguatan kerja sama ini, Dubes UEA Abdulla Salem Aldhahheri mengungkapkan bahwa maskapai Etihad Airways tengah merencanakan pembukaan rute penerbangan langsung dari Abu Dhabi menuju Medan dan Surabaya.

Tak hanya itu, Emirates Airlines kini sedang mengurus perizinan pengoperasian pesawat berbadan lebar guna meningkatkan konektivitas antara kedua negara. Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan warga UEA ke Indonesia.

Diversifikasi Sektor Strategis Hubungan bilateral yang telah terjalin selama 50 tahun ini kini mulai bergeser dari sektor tradisional (minyak dan gas) ke arah teknologi tinggi dan kemanusiaan. Beberapa kerja sama konkret yang tengah berjalan meliputi:

  • Kesehatan: Pembangunan rumah sakit jantung di Solo dan peningkatan kapasitas dokter spesialis.
  • Pendidikan: Kerja sama Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dengan Universitas Zayed.
  • Lingkungan: Pengembangan pusat studi bakau di Bali dan energi terbarukan (panas bumi).

“Hubungan kedua negara kini telah berkembang ke sektor strategis yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru serta mendorong alih pengetahuan bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Abdulla. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB