Ketua Dewan Pers Terima 10 Aduan per Hari, Tekankan Pentingnya Etika Jurnalistik

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan fakta memprihatinkan mengenai kualitas pemberitaan nasional. Ia menyebut, pihaknya menerima rata-rata 10 pengaduan per hari dari masyarakat terkait sengketa berita yang dinilai tidak akurat dan meru

Elara | MataMata.com
Minggu, 08 Februari 2026 | 17:30 WIB
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, di Kota Serang, Banten, Minggu (8/2/2026). ANTARA/Desi Purnama Sari

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, di Kota Serang, Banten, Minggu (8/2/2026). ANTARA/Desi Purnama Sari

Matamata.com - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan fakta memprihatinkan mengenai kualitas pemberitaan nasional. Ia menyebut, pihaknya menerima rata-rata 10 pengaduan per hari dari masyarakat terkait sengketa berita yang dinilai tidak akurat dan merugikan.

"Sehari itu bisa 10 pengaduan. Ini adalah sengketa akibat pemberitaan yang dianggap merugikan orang. Jika terus begini, lama-lama masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada pers," ujar Komaruddin di Kota Serang, Banten, Minggu (8/2).

Dalam Konvensi Nasional Media Massa yang menjadi rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Komaruddin menyoroti menjamurnya media yang tidak profesional atau sering disebut media "homeless". Media jenis ini dinilai kerap mengabaikan prinsip akurasi dan objektivitas demi mengejar trafik.

Ia mendesak seluruh insan pers untuk memperkuat kembali tiga pilar utama jurnalistik: profesionalisme, objektivitas, dan etika.

"Tiga hal itu harga mati. Kalau tidak dijaga, publik akan berpaling dari pers sebagai sumber informasi tepercaya," tegasnya.

Menurut Komaruddin, HPN 2026 harus menjadi momentum revitalisasi dan evaluasi menyeluruh bagi masa depan industri media. Secara internal, Dewan Pers mendorong wartawan untuk tetap inovatif dan kreatif tanpa menabrak kode etik.

Sementara dari sisi eksternal, Dewan Pers terus mengawal regulasi hak penerbit (publisher rights). Hal ini termasuk mendesak pemerintah agar platform kecerdasan buatan (AI) memberikan royalti atas karya jurnalistik yang mereka gunakan untuk melatih model data.

"Kami melakukan langkah dua arah. Ke pemerintah soal regulasi perlindungan hak karya, dan ke dalam kami dorong kawan-kawan pers untuk lebih inovatif dalam berkarya," tutupnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB