Mentan Amran Ancam Pecat Pejabat yang Berani "Main" dengan Bantuan Pertanian

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya untuk menjaga integritas dalam penyaluran bantuan kepada petani. Ia menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk praktik jual beli bantuan maupun

Elara | MataMata.com
Sabtu, 07 Februari 2026 | 15:15 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 54 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta satu pejabat fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pertanian di Jakarta, Jumat (6/2/2026). ANTARA/HO-Kementan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 54 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta satu pejabat fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pertanian di Jakarta, Jumat (6/2/2026). ANTARA/HO-Kementan

Matamata.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya untuk menjaga integritas dalam penyaluran bantuan kepada petani. Ia menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk praktik jual beli bantuan maupun pungutan liar (fee) di lapangan.

“Tidak boleh ada jual beli bantuan, tidak boleh ada fee. Kalau ada yang melanggar, saya pastikan diberhentikan. Cari petani yang paling membutuhkan, sampai ke pelosok,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Amran saat melantik 54 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu pejabat fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Pelantikan ini mencakup pengisian jabatan eselon II di 33 provinsi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Sistem Meritokrasi dan Pengawasan HET Mentan menjelaskan bahwa para pejabat yang dilantik merupakan hasil promosi berbasis kinerja atau meritokrasi, tanpa adanya intervensi maupun praktik korupsi dan kolusi. Selain integritas, Amran menitipkan pengawasan ketat terhadap distribusi alat mesin pertanian (alsintan) serta stabilitas harga pupuk agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Ini bukan hadiah, tetapi hasil kerja keras saudara semua. Nilai Anda murni dari kinerja. Kami menerapkan sistem yang bebas dari korupsi dan intervensi,” ujarnya.

Agenda Strategis: Cetak Sawah hingga Ekspor Beras Kepada para pejabat baru, Mentan menginstruksikan percepatan sejumlah program strategis, mulai dari optimalisasi lahan (oplah), program cetak sawah, brigade pangan, hingga penguatan hilirisasi. Ia juga meminta laporan harian Luas Tambah Tanam (LTT) dievaluasi secara disiplin.

Amran turut menyoroti peran penting Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang kini berada di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Menurutnya, PPL adalah garda terdepan untuk memastikan inovasi dan kebijakan sampai ke tangan petani.

Capaian Global dan Target Swasembada Dalam sambutannya, Mentan mengeklaim Indonesia telah mencatatkan lompatan kinerja yang diakui dunia. Ia menyebut kontribusi petani Indonesia berhasil membantu stabilitas pangan global dan menurunkan harga beras dunia.

Ke depan, Kementan membidik target yang lebih ambisius, yakni ekspor beras secara rutin dan pencapaian swasembada gula putih tanpa ketergantungan impor.

“Pertanian tidak bisa berdiri sendiri, kita harus saling menguatkan. Amanah ini untuk negara, untuk petani, dan untuk Republik yang kita cintai,” pungkas Amran. (Antara)

Baca Juga: LMKN: Platform Digital Wajib Bayar Royalti Musik, Kreator Konten Tidak Dibebani

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB