Menkes Budi Gunadi Tinjau RSUD Maba, Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan di Halmahera Timur

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meninjau langsung infrastruktur RSUD Maba di Kabupaten Halmahera Timur, Jumat (31/1/2026).

Elara | MataMata.com
Sabtu, 31 Januari 2026 | 08:15 WIB
Gubernur Sherly dampingi Menkes Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung sejumlah unit layanan, mulai dari ruang rawat inap hingga fasilitas penunjang medis lainnya di RSUD Maba, Jumat (30/1/2026). ANTARA/HO- Humas Pemprov Malut

Gubernur Sherly dampingi Menkes Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung sejumlah unit layanan, mulai dari ruang rawat inap hingga fasilitas penunjang medis lainnya di RSUD Maba, Jumat (30/1/2026). ANTARA/HO- Humas Pemprov Malut

Matamata.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meninjau langsung infrastruktur RSUD Maba di Kabupaten Halmahera Timur, Jumat (31/1/2026).

Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan rumah sakit rujukan tersebut sebelum diresmikan dan dioperasikan secara penuh bagi masyarakat.

Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan bahwa RSUD Maba merupakan rumah sakit tipe C dengan fasilitas gedung medis tiga lantai. Pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur untuk memperluas akses kesehatan di wilayah pesisir dan kepulauan.

"Peninjauan ini untuk memastikan rumah sakit benar-benar siap memberikan layanan kepada masyarakat sebelum diresmikan," ujar Sherly di sela kunjungan kerja di Maba.

Dalam tinjauan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin memeriksa sejumlah unit layanan, mulai dari ruang rawat inap hingga fasilitas penunjang medis lainnya. Menkes menilai tata ruang dan alur pelayanan RSUD Maba telah memenuhi standar operasional.

“Hasil peninjauan saya, RSUD Maba ini bagus. Dari ruangan ke ruangan sudah tertata dengan baik,” ungkap Budi Gunadi.

Selain infrastruktur, Menkes menekankan pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mengirimkan tenaga medis melalui skema penugasan khusus selama satu tahun pada tahap awal operasional.

Di saat yang sama, Menkes mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan tenaga kesehatan lokal secara berkelanjutan, baik melalui rekrutmen maupun beasiswa pendidikan bagi putra-putri daerah.

“Tenaga medis akan ditugaskan dari pusat selama satu tahun. Sementara pemerintah daerah diharapkan proaktif menyiapkan SDM lokal agar ada kesinambungan mutu layanan,” tambahnya.

Terkait jadwal peresmian oleh Presiden, Menkes menyebutkan masih menunggu kepastian agenda resmi. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kami masih menunggu jadwal dan kesiapan Bapak Presiden," pungkasnya.

Baca Juga: Hadirkan Program 'Ramadan Penuh Cinta', Deddy Mizwar Beri Tontonan Bermanfaat

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan kesehatan berkualitas di Maluku Utara melalui tata kelola yang profesional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB