Kadiv Humas: Loyalitas Polri di Bawah Presiden Harga Mati untuk Pembangunan Bangsa

Polri mengapresiasi dukungan masyarakat terkait posisi institusi yang tetap berada di bawah Presiden. Kadiv Humas tegaskan loyalitas Polri adalah harga mati.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 30 Januari 2026 | 10:30 WIB
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho (tengah). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho (tengah). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Matamata.com - Polri menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai elemen masyarakat terkait posisi institusi kepolisian yang tetap berada langsung di bawah Presiden. Dukungan ini dinilai menjadi suntikan semangat bagi Korps Bhayangkara dalam menjalankan mandat konstitusi.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menyatakan bahwa apresiasi masyarakat tersebut akan dijadikan landasan untuk terus melakukan perbaikan layanan dan optimalisasi kinerja dalam melindungi serta mengayomi publik.

“Dukungan ini menjadi energi tambahan bagi kami. Polri berkomitmen terus memperbaiki tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan masyarakat,” ujar Sandi di Jakarta, Jumat (30/1).

Sandi menjelaskan, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Polri kini tengah melakukan transformasi besar-besaran. Selain fokus pada pengamanan, Polri juga membuka ruang kritik seluas-luasnya demi memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Jenderal bintang dua tersebut juga menegaskan bahwa loyalitas Polri kepada Presiden merupakan komitmen yang tidak bisa ditawar demi mendukung agenda pembangunan nasional.

"Loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah harga mati. Kami akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional guna memastikan kelancaran program-program unggulan pemerintah," tegas Sandi.

Lebih lanjut, Sandi memastikan bahwa Polri akan terus bekerja maksimal guna menyukseskan visi pembangunan bangsa dengan mengedepankan tagline 'Polri untuk Masyarakat'. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB