Prabowo Tinjau Proyek Rusun 30 Hektare di Cikarang, Targetkan 141 Ribu Unit Rumah Subsidi

Presiden Prabowo menerima laporan progres pembangunan rusun subsidi 30 hektare di Cikarang. Proyek 141.000 unit rumah ini diprediksi serap 80.000 pekerja.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 30 Januari 2026 | 06:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026). ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026). ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru mengenai progres pembangunan kompleks rumah susun (rusun) bersubsidi di atas lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Proyek ambisius ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 80.000 tenaga kerja.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat menghadap Presiden di kediaman pribadi, Bukit Hambalang, Bogor, Kamis (29/1).

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan selama satu jam tersebut, Maruarar memaparkan beberapa poin krusial. Salah satunya adalah rampungnya tahap pembersihan lahan (land clearing) di Cikarang.

"Telah dibahas mengenai land clearing lahan 30 hektare untuk rusun bersubsidi di Cikarang. Selain itu, rencana groundbreaking 141.000 unit rumah bersubsidi yang tersebar di tiga kawasan berdekatan juga sudah rampung," ujar Teddy dalam keterangannya, Kamis malam.

Teddy menambahkan, lokasi rusun ini dipilih secara strategis karena berdekatan dengan pusat perkotaan dan akses fasilitas umum, mulai dari sekolah, rumah sakit, perkantoran, hingga kawasan industri.

"Pembangunan ini diperkirakan akan menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja di berbagai sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian," imbuhnya.

Presiden Prabowo, menurut Teddy, berkomitmen agar masyarakat seluas-luasnya memiliki hunian layak dengan harga terjangkau. Strategi utamanya adalah melalui penyediaan rumah subsidi serta pemangkasan birokrasi perizinan dan biaya administrasi.

Secara terpisah, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan target pemerintah untuk membangun ratusan rusun subsidi sepanjang tahun 2026. Ia kini tengah mematangkan regulasi agar target tersebut tidak meleset.

“Rusun kita matangkan aturannya. Kami terus berkoordinasi dengan pengembang dan perbankan. Saya juga meminta calon konsumen dilibatkan untuk memastikan program ini berhasil tepat sasaran,” tegas pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Baca Juga: Gunakan Bahasa Daerah di Film 'Sunda Emperor', Laura Moane Merasa Tertantang

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB