Sebut Siswanya 'Brilian dan Berlian', Khofifah Ingin Sekolah Rakyat Jatim Jadi Motor Penggerak Ekonomi

Matamata.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meyakini keberadaan Sekolah Rakyat (SR) berbasis asrama menjadi instrumen paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan di wilayahnya.

"Kita ingin meng-update lebih banyak tentang pengelolaan Sekolah Rakyat berbasis asrama agar pelaksanaannya berjalan optimal. Ini adalah harapan untuk mendorong potensi-potensi anak bangsa yang brilian dan berlian," ujar Khofifah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) tenaga kependidikan SR se-Jawa Timur di BPSDM Jatim, Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni 26 sekolah dengan total 2.249 siswa. Jumlah tersebut mencakup 98 rombongan belajar (rombel) dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Khofifah menjelaskan, Bimtek ini merupakan langkah proaktif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah, wali asuh, dan wali asrama. Menurutnya, kualitas pengelolaan institusi pendidikan harus selaras dengan dinamika sosial yang beragam di lapangan.

Ia mencontohkan prestasi membanggakan siswa SR asal Jatim yang mendapat apresiasi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto saat peresmian 166 SR se-Indonesia beberapa waktu lalu.

"Kemampuan baris-berbaris dan pidato dalam berbagai bahasa, seperti Arab dan Jepang, yang ditampilkan siswa kita sebenarnya di atas ekspektasi. Di SR ini banyak anak yang luar biasa, namun terkadang tidak tampak sebelum diberi ruang. Mereka adalah 'Brilian dan Berlian' Jatim," tegasnya.

Selain prestasi, Gubernur juga mengingatkan para pendidik untuk peka terhadap proses adaptasi siswa yang memiliki latar belakang keluarga beragam. Ia menekankan pentingnya solusi cepat dalam menangani persoalan sosial di lingkungan sekolah melalui sinergi lintas instansi.

"Jika ada masalah, tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai pelaporan harus ke Kemensos karena terlalu jauh. Cari solusi cepat dengan koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga Wali Kota atau Bupati di daerah masing-masing," pungkas Khofifah. (Antara)