DPR Ingatkan Sekolah: Segera Daftarkan Siswa Berprestasi di SNBP 2026, Jangan Sampai Lalai!

Anggota DPR Muhammad Hilman Mufidi ingatkan sekolah aktif daftarkan siswa di SNBP 2026. Jangan sampai siswa gagal masuk PTN akibat kelalaian pengisian PDSS.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 09 Januari 2026 | 17:00 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi. ANTARA/HO-Humas DPR RI

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi. ANTARA/HO-Humas DPR RI

Matamata.com - Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, mengingatkan seluruh sekolah tingkat menengah (SMA/SMK/MA) untuk proaktif mendaftarkan siswa berprestasi mereka dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.

Kelalaian sekolah dalam proses administratif ini dinilai dapat memutus harapan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“Sekolah memiliki peran yang sangat menentukan dalam SNBP. Keaktifan sekolah akan membuka peluang lebih besar bagi siswa untuk lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN),” ujar Hilman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Sebaliknya, Hilman menekankan bahwa ketidaksiapan sekolah dapat berdampak fatal. Jika sekolah tidak melakukan pendaftaran atau terlambat mengisi data, siswa berprestasi secara otomatis kehilangan haknya untuk bersaing di jalur seleksi prestasi.

Hal ini sangat merugikan, terutama bagi siswa-siswa berbakat yang berada di daerah.

Dorong Koordinasi Lintas Kementerian Hilman juga mendesak adanya sinergi kuat antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Koordinasi ini diperlukan agar informasi teknis mengenai SNBP 2026 tersebar merata hingga ke pelosok melalui Dinas Pendidikan setempat.

"Dinas Pendidikan di daerah memegang kunci suksesnya SNBP. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tapi juga harus memberikan pendampingan teknis kepada sekolah-sekolah selama proses berlangsung," tegasnya.

Evaluasi Kasus PDSS 2025 Senada dengan DPR, Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 meminta sekolah disiplin terhadap linimasa pendaftaran.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, memberikan peringatan khusus berdasarkan pengalaman pahit tahun 2025.

Baca Juga: Cegah Kesewenang-wenangan, Hak Prerogatif Presiden Soal Amnesti Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Banyak kasus terjadi di mana sekolah terlambat melakukan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang mengakibatkan siswa di sekolah tersebut gagal mengikuti seleksi jalur prestasi. Eduart meminta sekolah tidak menunda-nunda proses sinkronisasi data institusi mereka demi menjamin hak siswa.

Melalui koordinasi yang solid dan sosialisasi yang masif, Hilman berharap SNBP 2026 berjalan lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa berprestasi di tanah air. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB