Pertamina Pastikan Aset Minyak di Venezuela Aman Pasca-Serangan Amerika Serikat

PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) memastikan aset minyak milik perusahaan di Venezuela tidak terdampak menyusul eskalasi serangan militer Amerika Serikat ke negara tersebut.

Elara | MataMata.com
Senin, 05 Januari 2026 | 13:15 WIB
Fasilitas produksi migas PT Pertamina Internasional EP (PIEP). ANTARA/HO-Pertamina Internasional EP

Fasilitas produksi migas PT Pertamina Internasional EP (PIEP). ANTARA/HO-Pertamina Internasional EP

Matamata.com - PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) memastikan aset minyak milik perusahaan di Venezuela tidak terdampak menyusul eskalasi serangan militer Amerika Serikat ke negara tersebut.

PIEP diketahui memegang kendali atas 71,09 persen saham perusahaan migas asal Prancis, Maurel & Prom (M&P), yang memiliki sejumlah aset strategis di Venezuela.

"Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, tidak terdapat dampak terhadap aset maupun staf M&P di Venezuela," ujar Manager Relations PIEP, Dhaneswari Retnowardhani, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Dhaneswari menegaskan bahwa PIEP terus berkoordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas sebagai langkah mitigasi. Upaya ini dilakukan guna memastikan keselamatan para pekerja dan menjaga operasional tetap berjalan normal di tengah ketidakpastian politik.

Kondisi geopolitik di Venezuela memanas setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pengambilan kendali sementara atas negara tersebut. Situasi kian genting pasca-penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya untuk dibawa ke AS, disertai serangan udara terhadap berbagai instalasi sipil dan militer.

Trump juga menyatakan rencana investasi besar-besaran oleh perusahaan minyak AS untuk memulihkan produksi di Venezuela. Hal ini memicu kekhawatiran global mengenai status kepemilikan aset perusahaan asing lainnya di wilayah tersebut.

Pertamina saat ini tercatat memiliki aset migas yang tersebar di 11 negara, termasuk Irak, Aljazair, dan Nigeria, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Menanggapi konflik tersebut, Pemerintah Indonesia secara resmi menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog. Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, Piagam PBB, serta hukum humaniter internasional dalam penyelesaian krisis di Venezuela. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB