Program SEHATI 2026: Cara Daftar Sertifikat Halal Gratis BPJPH untuk UMK

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi membuka kuota Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2026 sebanyak 1,35 juta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia.

Elara | MataMata.com
Senin, 05 Januari 2026 | 10:15 WIB
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempermudah sertifikasi halal bagi warung makan kecil melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk mendorong pengusaha dalam percepatan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman pada tahun 2026. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/nym.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempermudah sertifikasi halal bagi warung makan kecil melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk mendorong pengusaha dalam percepatan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman pada tahun 2026. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/nym.

Matamata.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi membuka kuota Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2026 sebanyak 1,35 juta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing produk UMK agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun global.

"Pegiat usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftar produknya untuk disertifikasi halal secara gratis. Kami telah menyiapkan 1,35 juta kuota tahun ini," ujar Haikal Hasan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Skema Self Declare dan Pendampingan Gratis Haikal menjelaskan, kuota gratis ini diperuntukkan bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria skema pernyataan pelaku usaha atau self declare. Dalam prosesnya, pelaku usaha akan dibantu oleh lebih dari 111 ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Bagi UMK yang memenuhi kriteria self declare, silakan segera memanfaatkan kesempatan ini. Ini adalah afirmasi nyata pemerintah bagi penguatan sektor UMK yang berperan penting dalam perekonomian nasional," tambahnya.

Keuntungan bagi Pelaku Usaha Pria yang akrab disapa Babe Haikal ini merinci sejumlah keuntungan bagi UMK yang mengikuti program SEHATI:

  • Tanpa Biaya: Pelaku usaha tidak dipungut biaya sepeser pun mulai dari pengajuan hingga sertifikat terbit.
  • Pendampingan Intensif: Proses pendaftaran dikawal langsung oleh tenaga profesional (P3H).
  • Nilai Tambah Ekonomi: Produk bersertifikat halal memiliki nilai jual lebih tinggi dan lebih mudah menembus pasar modern.
  • Tertib Administrasi: Membantu pelaku usaha merapikan tata kelola produk dan bahan baku secara halal.

“Dengan bersertifikat halal, UMK kita menjadi lebih tertib. Hal ini adalah kunci bagi Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia,” tegas Haikal. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB