Mendagri Paparkan Langkah Pemulihan Pascabencana Sumatera kepada Presiden

Matamata.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait progres penanganan dan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Laporan tersebut mencakup upaya konkret yang dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sejak masa awal bencana.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, Tito menjelaskan bahwa penanganan bencana melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, hingga kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan anggaran kepada daerah terdampak.

“Dari pusat semua juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT (belanja tidak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya Rp268 miliar. Kami sudah cek, Pak. 3 hari langsung masuk,” kata Tito.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, Mendagri juga menyoroti adanya solidaritas antardaerah dalam penanganan bencana. Bantuan tersebut disalurkan melalui pemanfaatan sisa anggaran daerah serta pengiriman bantuan langsung ke wilayah yang terdampak paling parah.

“Daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu Rp46 miliar Pak, diberikan langsung,” ujarnya.

Bantuan tersebut tidak hanya berupa dana, tetapi juga tenaga dan logistik. Pemerintah daerah turut mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian ke kabupaten dan kota terdampak.

“Ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian, langsung ke kabupaten/kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapanuli Tengah, dan lain-lain. Itu langsung Pak,” lanjut Tito.

Dalam bidang administrasi kependudukan, Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah membuka posko pelayanan khusus yang didukung sembilan tim untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana, seperti KTP dan akta kelahiran, secara gratis.

Mendagri juga mendorong kementerian dan lembaga terkait agar memberikan kemudahan serta pembebasan biaya dalam pengurusan dokumen penting lainnya, termasuk sertifikat tanah, ijazah, dan dokumen perbankan.

Sementara itu, terkait kondisi wilayah terdampak, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah desa yang dinilai tidak lagi aman untuk dihuni akibat longsor dan kerusakan lingkungan. Desa-desa tersebut direncanakan untuk direlokasi.

Baca Juga: Satgas PKH Selidiki 31 Perusahaan Terkait Banjir Bandang di Tiga Provinsi Sumatera

Proses relokasi dilakukan dengan menyiapkan administrasi pemerintahan desa yang baru, bekerja sama dengan pemerintah daerah, guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

“Ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis, Pak. Nah, kami kerja sama dengan bupati di daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru. Namanya lama, tapi pemerintahnya baru, Pak,” tuturnya. (Antara)