Ekonomi Kuartal IV Diprediksi Melambat, Purbaya Siapkan Opsi Suntikan Dana dan Tambahan Anggaran BNPB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2025 akan sedikit melambat dari target awal, menyusul dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Elara | MataMata.com
Kamis, 04 Desember 2025 | 15:30 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Matamata.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2025 akan sedikit melambat dari target awal, menyusul dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV ditargetkan berada di kisaran 5,6 persen hingga 5,7 persen seiring mulai pulihnya tekanan ekonomi. Namun, setelah adanya bencana di sejumlah wilayah tersebut, Purbaya menurunkan target ke angka 5,5 persen.

“Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Sebagai bentuk mitigasi, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi kondisi sistem keuangan. Ia juga menyiapkan opsi injeksi dana tambahan ke sektor perbankan apabila dibutuhkan untuk menjaga daya dorong perekonomian.

“Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” katanya.

Selain langkah tersebut, pemerintah juga membuka kemungkinan penambahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila dana operasional saat ini tidak mencukupi. Purbaya menyebut BNPB masih memiliki dana siap pakai (DSP) yang cukup aman untuk kebutuhan tanggap darurat.

“Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),” ujarnya dalam kesempatan terpisah, Senin malam (1/12).

Namun begitu, ia mengakui jumlah tersebut berpotensi tidak memadai mengingat skala bencana yang mencakup tiga provinsi. Karena itu, pemerintah menyiapkan mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) apabila diperlukan di lapangan.

Purbaya juga meminta BNPB segera mengajukan permintaan tambahan anggaran jika dana tersedia mulai menipis.

“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” ungkapnya.

Baca Juga: Aktivitas Tambang Ilegal di TNGHS Dinilai Ancam Hulu Sungai Jawa Barat dan Banten

Ia menegaskan bahwa kapasitas fiskal negara masih kuat untuk mendukung pembiayaan penanganan bencana, termasuk kebutuhan rehabilitasi maupun bantuan sosial bagi para korban. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea d...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan stok BBM nasional aman dan harga BBM subs...

news | 14:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian terbitkan SE terbaru soal aturan WFH ASN Pemda setiap hari Jumat. Simak daftar layanan yang teta...

news | 13:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok telur ayam ras surplus dan harga stabil. Presiden Prabowo akui pantau harga tel...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto disambut pelukan hangat oleh Presiden Korsel Lee Jae-myung di Blue House. Simak agenda kunjung...

news | 11:27 WIB

Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM nasional berjalan lancar dan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tidak m...

news | 10:15 WIB

KPK fokus panggil biro haji (PIHK) untuk mengejar pemulihan kerugian negara sebesar Rp622 miliar dalam kasus korupsi kuo...

news | 09:30 WIB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengecam keras pengeroyokan warga Aceh di Polda Metro Jaya. Ia meminta Kapolri usut...

news | 08:15 WIB

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin minta kebijakan WFH ASN setiap Jumat dievaluasi berkala agar tidak jadi ajang long...

news | 07:45 WIB

Indonesia menuntut PBB melakukan investigasi transparan atas serangan Israel di Lebanon yang menewaskan 3 prajurit TNI a...

news | 06:15 WIB