Program "Satu Desa Satu Megawatt": Menteri ESDM Laporkan Akselerasi PLTS ke Presiden Prabowo

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan percepatan energi baru terbarukan (EBT) kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk rencana penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap desa sebagai

Elara | MataMata.com
Kamis, 27 November 2025 | 11:00 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam (26/11/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam (26/11/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

Matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan percepatan energi baru terbarukan (EBT) kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk rencana penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap desa sebagai bagian dari transisi energi nasional. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/11).

Program PLTS dengan konsep "satu desa satu megawatt" tersebut merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk mendukung kebutuhan energi Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih dan memperluas akses listrik bersih hingga ke pelosok.

"Tadi kami membahas secara detil karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt," ujar Bahlil melalui rekaman suara yang diterima Kamis.

Menurut Bahlil, pembahasan program kini telah memasuki tahap akhir, terutama mengenai mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan. Ia berharap implementasi dapat segera dimulai sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

"Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya," katanya.

Program ini diharapkan dapat menghadirkan pasokan listrik terjangkau bagi desa dan wilayah terpencil, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta mempercepat peralihan menuju energi yang bersih dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah mengkaji konsep pemanfaatan PLTS untuk operasional Kopdes Merah Putih, termasuk kebutuhan listrik para tenant, penggunaan pendingin, hingga peralatan operasional lainnya.

Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah merancang desain besar pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) untuk memastikan ketersediaan energi bagi Kopdes Merah Putih dan membuka peluang industri baterai dalam negeri.

"Karena PLTS itu cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya harus disimpan lewat baterai. Pada saat malam, baterai yang main. Ini saya lihat bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar," tambahnya. (Antara)

Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Kenakan Bea Keluar Batu Bara untuk Tambah Pemasukan Negara

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea d...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan stok BBM nasional aman dan harga BBM subs...

news | 14:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian terbitkan SE terbaru soal aturan WFH ASN Pemda setiap hari Jumat. Simak daftar layanan yang teta...

news | 13:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok telur ayam ras surplus dan harga stabil. Presiden Prabowo akui pantau harga tel...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto disambut pelukan hangat oleh Presiden Korsel Lee Jae-myung di Blue House. Simak agenda kunjung...

news | 11:27 WIB

Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM nasional berjalan lancar dan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tidak m...

news | 10:15 WIB

KPK fokus panggil biro haji (PIHK) untuk mengejar pemulihan kerugian negara sebesar Rp622 miliar dalam kasus korupsi kuo...

news | 09:30 WIB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengecam keras pengeroyokan warga Aceh di Polda Metro Jaya. Ia meminta Kapolri usut...

news | 08:15 WIB

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin minta kebijakan WFH ASN setiap Jumat dievaluasi berkala agar tidak jadi ajang long...

news | 07:45 WIB

Indonesia menuntut PBB melakukan investigasi transparan atas serangan Israel di Lebanon yang menewaskan 3 prajurit TNI a...

news | 06:15 WIB