BGN Batasi Satu Yayasan MBG Kelola Maksimal 10 Dapur Gizi di Satu Provinsi

Matamata.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa satu yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya diperbolehkan mengelola hingga sepuluh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam satu provinsi.

Penegasan itu disampaikan Dadan sebagai respons atas sejumlah laporan mengenai adanya oknum yayasan yang mengelola puluhan SPPG di satu wilayah.

"BGN telah menetapkan satu yayasan hanya boleh mengelola 10 dapur untuk provinsi yang sama. Jadi, kalau dia pindah provinsi hanya lima, itu sudah pasti, kecuali yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan institusi, itu kita sudah batasi," katanya di Jakarta, Senin (17/11) malam.

Dadan memastikan proses pendaftaran mitra BGN hanya dilakukan melalui portal mitra.bgn.go.id. BGN, kata dia, menyeleksi setiap pendaftar secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"BGN tidak pernah tahu siapa yang mendaftar karena kita dasarnya adalah profesionalisme, kelengkapan, dan kesanggupan. Kemudian, yang paling penting bagi saya, mereka yang membangun SPPG, siapapun itu, itu adalah pahlawan merah putih kita," ujarnya.

Menurut Dadan, siapa pun yang berkontribusi membangun dan menjaga kualitas SPPG adalah bagian dari pejuang merah putih yang membantu mempercepat pembangunan sarana Program MBG demi pemenuhan hak gizi anak Indonesia.

"Karena kalau dengan uang pemerintah saja, pembangunan berjalan lambat. Saat ini sudah ada 15.267 SPPG, 100 persen itu dibangun dengan kemitraan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak," tutur Dadan.

BGN juga telah menghadirkan kanal Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 yang menerima laporan seputar Program MBG selama 24 jam. Salah satu bentuk aduan yang dapat disampaikan adalah dugaan penyalahgunaan SPPG oleh oknum di berbagai daerah.

Seluruh operator SAGI 127 merupakan pegawai BGN yang telah dibekali pemahaman mendalam terkait konsep makan bergizi, sehingga setiap laporan masyarakat dapat segera direspons dan diteruskan secara tepat.

"Mereka harus terhubung dengan isu-isu terkini. Salah satu pendidikannya adalah mempelajari semua wawancara yang sudah saya berikan karena itu adalah garis besar apa yang harus disampaikan, termasuk seluruh petunjuk teknisnya harus dikuasai, termasuk mereka juga nanti harus memahami seluruh nomor telepon kepala SPPG di seluruh Indonesia, sehingga kalau ada aduan-aduan di daerah langsung terhubung ke Kepala SPPG," ujarnya. (Antara)

Baca Juga: Wamen ATR Minta TNI AD Percepat Sertifikasi Tanah untuk Lindungi Aset Negara