KPK Akan Cek Keandalan Digitalisasi di 15 Ribu SPBU Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengambilan sampel data dari sebagian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU di PT Pertam

Elara | MataMata.com
Sabtu, 25 Oktober 2025 | 12:15 WIB
Petugas melakukan monitoring proses pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite ke mobil tangki di Integrated Terminal Dumai, Dumai, Riau, Jumat (17/10/2025). PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Dumai setiap hari mampu mendistribusikan BBM jenis pertalite dan biosolar sebanyak 2.900 kilo liter ke SPBU yang ada di wilayah Riau dan Sumatera Bagian Utara, jumlah tersebut belum termasuk pemenuhan kebutuhan industri. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

Petugas melakukan monitoring proses pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite ke mobil tangki di Integrated Terminal Dumai, Dumai, Riau, Jumat (17/10/2025). PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Dumai setiap hari mampu mendistribusikan BBM jenis pertalite dan biosolar sebanyak 2.900 kilo liter ke SPBU yang ada di wilayah Riau dan Sumatera Bagian Utara, jumlah tersebut belum termasuk pemenuhan kebutuhan industri. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengambilan sampel data dari sebagian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Langkah ini merupa≈kan bagian dari penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.

“Tentu penyidik juga akan melakukan sampling, atau pengecekan juga terkait dengan keandalan dari mesin-mesin EDC (electronic data capture) yang diadakan dalam program digitalisasi di PT Pertamina (Persero) tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/10).

Menurut Budi, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keandalan sistem digital yang mencakup mesin EDC dan alat pendeteksi stok bahan bakar atau automatic tank gauge (ATG). Keduanya merupakan satu paket dalam program digitalisasi SPBU yang diterapkan di sekitar 15 ribu pompa bensin di seluruh Indonesia.

“Jadi, ini memang satu paket pengadaan, dan program digitalisasi di SPBU ini digunakan untuk sekitar 15.000 pom bensin di seluruh Indonesia,” jelasnya.

KPK mulai menyelidiki kasus tersebut sejak Januari 2025, setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan pada September 2024. Lembaga antirasuah itu telah menetapkan tiga tersangka pada 31 Januari 2025.

Pada Agustus 2025, KPK menyebut penyidikan kasus ini sudah memasuki tahap akhir dan tengah menghitung potensi kerugian negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kemudian, pada 6 Oktober 2025, KPK mengonfirmasi bahwa salah satu tersangka dalam kasus digitalisasi SPBU, yaitu Elvizar (EL), juga terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2020–2024.

Elvizar diketahui menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) dalam proyek digitalisasi SPBU, sekaligus Direktur Utama perusahaan yang sama saat pengadaan mesin EDC di BRI. (ANtara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa anggota DPR RI Rajiv tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai...

news | 21:11 WIB

Sebanyak 560 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia kini telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene S...

news | 19:00 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah pemerintah dalam memberantas impor ilegal akan difokuskan di pe...

news | 15:15 WIB

Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Ibu Kota Nusantara (IKN) menemukan sekitar 4.000 hektare area tamb...

news | 14:30 WIB

Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) resmi menyepakati pembaruan aturan perdagangan bar...

news | 13:30 WIB

Negara-negara anggota ASEAN berencana memperbarui perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan China dengan memasukkan sekt...

news | 11:15 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI Ashari Tambunan menegaskan bahwa kebijakan umrah mandiri tidak dimaksudkan untuk mematikan bi...

news | 10:16 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan agar ASEAN mengirimkan tim pengamat guna memastikan transparansi dan akuntabili...

news | 09:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi atas kepemimpina...

news | 08:15 WIB

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menerima Brevet Kehormatan Penerbangan dari TNI Angkatan Laut (AL). Penyematan ...

news | 07:00 WIB