Menkeu Telusuri Penyebab Lambatnya Penyaluran BLT Tambahan: Masih Perlu Persiapan Logistik

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tengah menelusuri penyebab keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum sepenuhnya diterima masyarakat.

Elara | MataMata.com
Rabu, 22 Oktober 2025 | 11:45 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). ANTARA/Imamatul Silfia/pri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). ANTARA/Imamatul Silfia/pri.

Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tengah menelusuri penyebab keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum sepenuhnya diterima masyarakat.

“Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu persiapan logistiknya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).

Ia menjelaskan, penyaluran BLT untuk masyarakat desil 1 dan 2 biasanya menjadi prioritas sehingga pencairannya lebih cepat dibanding kelompok lain. Adapun bantuan untuk penerima di luar kategori tersebut akan segera disalurkan dalam waktu dekat.

Untuk mempercepat distribusi, Purbaya menyebut akan berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur bantuan.

“Sementara yang PT Pos, harusnya saya perintahkan ke ajudan saya untuk diskusi dengan PT Pos tentang mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini udah keluar juga,” jelasnya.

Pemerintah sebelumnya menambah jumlah penerima BLT menjadi 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober–Desember 2025, atau dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Bantuan senilai Rp900 ribu per keluarga ini diberikan sekaligus pada bulan Oktober.

Menurut Purbaya, total anggaran Rp34 triliun untuk BLT tambahan tersebut berasal dari dana tidak terserap di sejumlah pos anggaran.

“Ada beberapa anggaran yang enggak terserap sehingga saya bisa alihkan. Nah, dari situ kan saya alihkan Rp34 triliun dari sana kan,” terang Menkeu.

Bantuan yang semula direncanakan hanya untuk dua bulan kini diperpanjang menjadi tiga bulan serta diperluas hingga mencakup masyarakat desil 3 dan 4, berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).

Program ini menjadi tambahan di luar BLT reguler yang disalurkan Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 20,88 juta KPM.

Baca Juga: DPR Apresiasi Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun, Minta KPK dan Polri Lakukan Hal Serupa

Penyaluran BLT dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai pekan depan, sedangkan PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan kepada 17,2 juta keluarga.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sebagian penerima sudah mulai menerima bantuan tersebut.
“Sebanyak 8 ribu sudah menerima hari ini melalui rekening masing-masing. Ini akan terus berlangsung, nanti juga ada skema pencairan melalui PT Pos dan diantar langsung ke alamat penerima manfaat,” kata Saifullah di Jakarta, Senin (20/10). (ANtara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat langkah dalam menangani kasus kejahatan lintas negara dengan membentuk tim khusus ...

news | 10:00 WIB

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai rencana Presiden RI Prabowo S...

news | 09:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis konsumsi rumah tangga akan tumbuh hingga 5,5 persen pada kuartal IV tah...

news | 08:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembera...

news | 07:15 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil mengembalikan ke...

news | 17:45 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai peringatan Hari Santri Nasional ke-10 yang jatuh pada 22 Oktober menjadi kesempata...

news | 16:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas...

news | 14:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diungkapkan...

news | 13:30 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola ...

news | 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji...

news | 11:30 WIB