Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Evaluasi Devisa Hasil Ekspor: Hasilnya Belum Menggembirakan

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, untuk mengikuti rapat terbatas membahas berbagai isu strategis. Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah evaluasi pelaksa

Elara | MataMata.com
Senin, 13 Oktober 2025 | 08:15 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (dua kanan), yang juga Juru Bicara Presiden RI, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo (kanan), menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di depan kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025). /ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (dua kanan), yang juga Juru Bicara Presiden RI, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo (kanan), menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di depan kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025). /ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, untuk mengikuti rapat terbatas membahas berbagai isu strategis. Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE).

“Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat, didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

Menurut Prasetyo, Presiden menyoroti perkembangan sistem keuangan nasional, termasuk implementasi kebijakan DHE yang tertuang dalam PP Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi tersebut mewajibkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri sejak 1 Maret 2025.

“Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,” kata Prasetyo.

Saat ditanya apakah masih terdapat celah dalam peraturan tersebut, Prasetyo tak menampik adanya sejumlah hal yang perlu diperbaiki.

“Ya, masih ada beberapa (celah, red.) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pidato saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Februari 2025, Presiden Prabowo menargetkan devisa Indonesia dapat mencapai sedikitnya 100 miliar dolar AS dalam setahun setelah kebijakan DHE diberlakukan.

Rapat terbatas yang berlangsung sekitar tiga jam itu turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Turut hadir pula Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Baca Juga: Dari Webseries ke Bioskop, Saat Galau Niken Jadi Kisah Semua Orang, "Yakin Nikah" Kini Siap Menggebrak Bioskop

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tegaskan tolak wacana Pilkada lewat DPRD. Sebut hal tersebut langgar Putusan MK d...

news | 09:22 WIB

Pemerintah tetapkan margin fee Bulog 7 persen untuk perkuat distribusi pangan dan kebijakan beras satu harga. Simak penj...

news | 09:15 WIB

KKP percepat pembangunan 35 Kampung Nelayan Merah Putih. Target tuntas Januari 2026 untuk pasok protein ikan program Mak...

news | 08:30 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% sebagai sejarah baru. Simak skema efis...

news | 07:00 WIB

Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, ...

news | 16:54 WIB

Presiden Prabowo resmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalsel. Dinsos ungkap kehadiran Presiden percepat pembangunan du...

news | 16:45 WIB

PAAI desak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tinjau ulang aturan pajak agen asuransi dalam PMK 168/2023 & PMK 81/2024 demi kea...

news | 15:30 WIB

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hadapi putusan sela kasus dugaan korupsi Chromebook Rp2,18 triliun di PN Jakarta P...

news | 13:15 WIB

Rupiah berpotensi menguat hari ini seiring jatuhnya indeks Dolar AS akibat penyelidikan kriminal terhadap Jerome Powell ...

news | 12:15 WIB

Satgas Nasional tinjau lokasi hilirisasi industri ayam terintegrasi di Gorontalo Utara. Pabrik pakan dan RPHU siap diban...

news | 11:15 WIB